Suara.com - Juru Bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid meminta penertiban terhadap buzzer politik. Permintaan itu menjawab kekhawatiran Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet terhadap suhu politik yang berpotensi memanas imbas dari pelaksanaan Pemilu 2024.

Atas dasar kekhawatiran itu, Bamsoet sebelumnya menilai pelaksanaan Pemilu 2024 perlu diperhitungkan ulang.

Menanggapi Bamsoet, Kholid punya cara jitu menjaga suhu politik agar tetap adem ayem. Satu caranya ialah menghilangkan keberadaan buzzer.

"Buzzer politik harus ditertibkan," kata Kholid kepada wartawan, Jumat (9/12/2022).

Baca Juga: Internal PDI Perjuangan Mulai Gaduh, Elektabilitas Ganjar Pranowo Melesat

Selain itu, menurutnya yang harus dihindari ialah polarisasi politik lewat pencalonan pasangan capres dan cawapres yang lebih dari dua.

"Dan dorong paslon lebih dari dua paslon sehingga polarisi dapat dihindari," kata Kholid.

Ia mewanti-wanti Bamsoet sebagai penegasan bahwa penundaan Pemilu 2024 bukan merupakan jawaban untuk menjaga suhu politik tidak meningkat.

"Solusi menghangatnya suhu politik bukan dengan penundaan pemilu atau perpanjangan kekuasaan, tapi solusinya adalah politik diarahkan kepada adu gagasan dan kebijakan," tuturnya.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan konvensi ketatanegaraan nerupakan terobosan dari Badan Pengkajian MPR dalan menghadirkan PPHN. (Suara.com/Novian)

Diketahui, Bamsoet memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.

Baca Juga: Padahal Baru Wacana Kaesang Jadi Calon Wali Kota Depok, Tapi PKS Sudah Kelimpungan

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu," kata Bamsoet secara daring dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).