PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang belakangan terjadi di kalangan pejabat. Menurutnya, OTT akan tetap terjadi meskipun pemerintah kerap kali melakukan pengecekan.

Jokowi mengaku kasus OTT terakhir yang dilakukan adalah dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan yang baru saja diresmikan 29 Maret 2023. Menurut presiden, walaupun sudah dicek tiap hari, masih saja ada pihak yang kedapatan melakukan korupsi.

"Kita ini hampir tiap hari loh ke lapangan ngecek ke lapangan, itu pun masih ada masalah, apalagi tidak," ujar Jokowi pada Kamis, 13 April 2023.

Baca Juga: Jokowi Heran RUU Perampasan Aset Tak Jua Selesai: Terbitkan Surpres Secepatnya, Penting Sekali Ini

Perlu diketahui tim penyidik KPK hari ini baru saja mengumumkan penetapan 10 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Termasuk di dalamnya Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api di Makassar Sulawesi Selatan.

"Ya tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah, pasti satu dua ada masalah, tapi kenapa terus kita kontrol di lapangan?," ujar Jokowi.

"Orang dikontrol di lapangan saja masih ada masalah apalagi tidak," ucapnya.

Untuk 10 orang tersangka tersebut terdiri dari empat orang yang dinyatakan sebagai tersangka pemberi suap yakni Direktur PT IPA (Istana Pura Agung) Dion Renato Sugiarto, Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti Yoseph Ibrahim, hingga VP PT KA Manajemen Properti Parjono.

Baca Juga: Heboh Bea Cukai Indonesia Disorot Media Asing Diduga Peras Turis Taiwan di Bali, Stafsus Menkeu Angkat Bicara

Sedangkan enam tersangka lainnya yang diduga menerima suap ialah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah Putu Sumarjaya, Pejabat Pembuat Komitmen BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan.

PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadhliansyah, dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pinjani Hutabarat.

Dalam kasus dugaan suap ini, wakil ketua KPK, Johanis Tanak menyebutkan kisaran suap yang diterima mencapai 5-10 persen nilai proyek. Perkiraannya nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai Rp14,5 miliar.

Dalam prosesnya, diduga dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.***