PIKIRAN RAKYAT - Presiden Jokowi akhirnya bersuara mengenai nasib pekerja pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang belum menerima gaji. Apalagi, mereka belum menerima haknya selama berbulan-bulan.

"Ya kalau sampai di meja saya, detik itu juga saya tanda tangan," katanya Usai Resmikan Hunian Milenial untuk Indonesia, Depok, Kamis, 13 April 2023.

"Akan tetapi, memang kita ini kan membuat Perpres, menghitung tunjangan, itu kan juga memerlukan konsolidasi antar-Kementerian," tutur Jokowi menambahkan.

Dia pun memastikan bahwa meski gaji para pekerja belum dibayarkan, tetapi hak-hak mereka tetap tidak hilang. Hal itu pun telah dibicarakan olehnya bersama pihak-pihak terkait.

Baca Juga: Bagaimana Nasib DKI Jakarta Setelah IKN Aktif? Pj Gebernur Heru Budi Hartono Ungkap Rencana Pemerintah

"Yang paling penting kan haknya tidak hilang dan akan kita percepat. Kemarin baru aja kita bicarakan," ucap Jokowi.

Masyarakat sempat dibuat heboh dengan kabar banyak pegawai yang bekerja di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) belum terima gaji selama berbulan-bulan. Keterlambatan gajian ini dikemukakan oleh Anggota DPR RI Ihsan Yunus dalam rapat di Komisi II DPR.

Menurutnya, banyak pegawai IKN yang kesulitan dalam hal keuangan. Terutama, pada saat bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 2023 ini.

Dalam rapat tersebut, Ihsan Yunus mempertanyakan curhatan para pegawai IKN yang mengaku belum dibayar selama berbulan-bulan. Dia juga mendesak pemerintah segera melakukan kewajibannya dan memberikan gaji.

“Apalagi bulan puasa begini, mau Lebaran nggak ada gajian. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kalau belum segera bayar mumpung lagi bulan Ramadhan,” tuturnya.

Protes ini pun ditanggapi Kepala OIKN Bambang Susantono dalam rapat di Komisi II DPR pada Senin, 3 April 2023. Menurutnya, pihaknya masih menunggu Perpres tentang Hak Keuangan Eselon 1 dan turunannya.

Pihak Kemenkopolhukam disebut masih memproses perpres tersebut. Selanjutnya akan diajukan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melihat kinerja pegawai di OIKN yang tetap mau bekerja meski belum digaji langsung mendapat pujian. Bahkan dia berusaha agar proses penggajian bisa dipercepat.

Baca Juga: Luhut Pandjaitan: Pakar dan Pengusaha China Bakal Dilibatkan Bangun IKN Nusantara

Menkopolhukam Mahfud MD menyebut draft peraturan presiden (perpres) soal pembayaran gaji pegawai IKN mulai dari pejabat eselon I ke bawah sudah selesai, dan tinggal diproses. Mahfud berharap para pegawai tak perlu khawatir terkait hal tersebut.

“Sudah. Sudah diputuskan. Sudah selesai. Tinggal proses,” kata Mahfud MD pada Selasa, 4 April 2023.

Pembangunan IKN Nusantara pun sampai saat ini masih terus dilakukan. Adapun pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai pada tahun 2024 mendatang.

Menurut Wakil OIKN Dhony Rahajoe, target pembangunan tahap pertama yakni IKN seluas 1.700 hektare. Pembangunan ini meliputi kantor pemerintah pusat, hunian aparatur sipil negara (ASN), fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang seluas 6.617 hektare dibagi untuk tiga wilayah pengembangan (WP). Namun wilayah yang bisa dibangun diperkirakan hanya 3.000 hektare, yang kemudian akan dikerucutkan menjadi 1.800 hektare.

“Totalnya tidak sampai 3.000, jadi 1.800 hektare. 65 persen kan temanya smart, sustainable forest city, jadi akan lebih banyak hutan dari pada urban area,” ucap Dhony Rahajoe.***