Presiden Joko Widodo melempar sinyal bakal merombak atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju lagi sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024.

Hal itu diungkapkan Jokowi pada Jumat (23/12) sebagai respons soal hasil survei Charta Politika Indonesia yang menyebut mayoritas warga setuju ada reshuffle kabinet. Pernyataan Jokowi itu menyebabkan kader PDIP dan NasDem 'adu mulut'.

Mulanya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang merupakan kader Partai NasDem perlu dievaluasi.

-

-

Djarot beralasan dua menteri itu tak mendukung janji Jokowi. Salah satunya mengenai ketahanan pangan.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di Jakarta, Jumat.

Ketua DPP Partai NasDem Irma Chaniago tak terima dengan pernyataan Djarot itu. Ia mengingatkan Djarot tak asal bicara dan menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh Jokowi.

"Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Sebaiknya Saiful Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi," kata Irma, Sabtu (24/12).

Menurut Irma, Siti Nurbaya memiliki segudang prestasi. Di era Siti, kata dia, peristiwa kebakaran hutan di Indonesia dapat ditekan dan udara jadi lebih bebas dari kabut asap. Penanaman mangrove pun masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi.

Irma juga berpendapat, Yasin Limpo memiliki kinerja sangat baik. Ia meminta Djarot untuk melihat data mengenai impor beras yang terus berkurang selama Yasin Limpo menjabat menteri.

Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai wacana reshuffle kabinet yang dilemparkan Jokowi merupakan respon terhadap koalisi yang hendak dibentuk Surya Paloh lewat Partai NasDem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Partai NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Menurutnya, menteri asal Partai NasDem terancam masuk dalam daftar reshuffle jika koalisi parpol pendukung Anies resmi dibentuk dan dideklarasikan.

"Salah satu yang mau disasar koalisi NasDem, Demokrat, PKS. Ketika itu kejadian, menteri [dari] NasDem kena reshuffle," ucap Kunto saat diwawancara CNNIndonesia.com, Senin (26/12).

Namun, kata dia, reshuffle kabinet juga merupakan kartu yang dimainkan Jokowi agar tidak tenggelam jelang 2024.

Menurut Kunto, sinyal reshuffle kabinet dilempar untuk mengingatkan parpol di dalam dan luar koalisi soal kekuatan yang masih dimiliki Jokowi.

Selain itu, Kunto bilang, sinyal reshuffle kabinet dimainkan Jokowi untuk mengiming-imingi parpol di luar koalisi pemerintah saat ini bergabung ke dalam pemerintahan.

"Ini kartu yg bisa dimainkan Jokowi supaya tidak tenggelam jelang 2024, selain ada kartu relawan dan lainnya. Kenapa Jokowi rajin mainkan reshuffle, supaya parpol aware bahwa Jokowi masih punya power," ucapnya.

Sementara itu, NasDem telah menegaskan komitmen mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024.

Menurut Kunto, reshuffle kabinet akan menjadi masalah bila Jokowi memiliki agenda elektoral di 2024, baik itu ingin menjadi king maker, ingin memenangkan sosok capres pilihannya, maupun melanjutkan wacana presiden tiga periode.
Sebab, lanjut dia, hal itu akan membuat Jokowi membentuk poros atau koalisi parpol baru.

"Kecuali Jokowi ingin sesuatu di elektoral 2024. Dalam hal ini, Jokowi punya agenda tertentu di 2024, entah jadi king maker, punya pangeran, ingin dorong seseorang," ucap Kunto.

"Jokowi akan paksa koalisi yang ada sekarang untuk tetap ada untuk dorong putra mahkotanya atau masih gencar dengan tiga periodenya itu," sambung Direktur Eksekutif KedaiKOPI itu.

Berlanjut ke halaman berikutnya...