Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merotasi dan melantik sebanyak 320 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawasan dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Eri menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa para pejabat yang dilantik hari ini perlu dilakukan rotasi. Pertama, untuk mendekatkan dengan rumahnya masing-masing, karena pelayanan itu bisa maksimal kalau pejabat itu didekatkan dengan rumahnya atau wilayahnya.

“Kemarinnya ada salah satu pejabat yang sebenarnya pintar, tapi karena rumah dan tempat kerjanya jauh, makanya mungkin kurang maksimal memberikan pelayanan. Nah, saya ingin pelaksanaan pelayanan publik itu lebih efektif dan efisien, makanya kita dekatkan rumahnya dengan tempat kerjanya,” kata Eri di Graha Sawunggaling, Rabu (12/10/2022).

Kedua, pelayanan publik itu harus berhenti di kelurahan, berhenti di kelurahan dan harus berhenti di kelurahan ke depannya. Berarti, kalau si pejabat ini dekat antara rumah dan tempat kerjanya, maka dia akan semakin maksimal dalam memberikan pelayanan kepada warga Surabaya.

“Dengan cara itu, saya berharap mereka bisa menciptakan inovasi-inovasi dan bersinergi dengan berbagai stakholder untuk menyejahterakan warga Kota Surabaya. Makanya dalam rotasi ini kita dekatkan mereka ke rumahnya masing-masing,” ujarnya.

Ketiga, untuk memberikan suasana yang baru. Sebab, sejak awal dia sudah menyampaikan bahwa para pejabat itu harus dirotasi untuk meningkatkan kemampuannya. Menurutnya, kalau sudah 5 tahun berada di suatu jabatan, biasanya bosen, makanya inilah waktunya untuk dirotasi atau diputar.

“Jadi, ini salah satu caranya untuk meningkatkan dan menaikkan kemampuan manajerial mereka supaya lebih baik lagi ke depannya. Apalagi, syarat untuk menjadi kepala dinas dan camat itu harus pernah memimpin di beberapa tempat, dan inilah saatnya. Intinya, kalau dia di camat terus tidak bisa, karena dia tidak pernah memegang anggaran besar, makanya perlu perlu dirotasi,” katanya.

Di samping itu, Eri juga menyampaikan pesan khusus yang perlu dicamkan oleh para pejabat pemkot dan pesan itu berulang kali disampaikan pada saat pelantikan itu. Pesan larangan itu adalah meminta para pejabat itu untuk tidak mengatakan akan disampaikan ke Pemkot Surabaya.

Menurutnya, para pejabat itu adalah warga Kota Surabaya. Pemkot Surabaya adalah jubah, rumah bagi para pejabat itu. Bahkan, para pejabat itu menangis, bersedih dan bahagia dengan mengatasnamakan Pemkot Surabaya. Yang perlu diingat juga adalah pendapatan para pejabat itu berasal dari pajak warga Kota Surabaya.

“Berarti kalau ada masalah di bawah, jangan pernah mengatakan bahwa nantinya akan disampaikan kepada Pemkot Surabaya. Lha ini tidak jelas, wong pejabat pemkot mengatakan seperti itu. Pemkot Surabaya itu adalah rumah kita, baju kita, kalau kita bilang seperti itu, berarti kita merusak baju kita, merobek baju kita sendiri. Jadi, pejabat Pemkot Surabaya tidak boleh ngomong seperti itu, inilah yang berulang kali saya sampaikan tadi,” tegasnya.

Menurut Eri, pelayanan publik itu kalau ada masalah warga disuruh duduk, dan pejabat itulah yang mencoba menghubungi dinas, tidak lagi disuruh keliling ke dinas-dinas. Oleh karena itu, Eri meminta ke depannya semua pelayanan harus berhenti di kelurahan. “Saya juga berharap teman-teman terus berinovasi dan bersinergi untuk kebahagiaan dan kesejahteraan warga Kota Surabaya,” pungkasnya. [asg/suf]