Jakarta: Praktik korupsi jelang pemilihan kepala daerah dinilai sudah menjadi perilaku laten pihak yang ingin memenangkan kontestasi tersebut. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengakui biaya politik memang tinggi, namun bukan berarti korupsi jadi solusi.
 
“Ini mesti dibongkar. Biaya politik memang tinggi. Negara harus turun tangan. Tapi etika dan moral politisi juga catatan. Mestinya tetap jaga perilaku yang mulia jangan korupsi,” ujar Mardani dalam keterangan yang dikutip Selasa, 11 April 2023.
 
Menurutnya kondisi ini pasti sudah diketahui oleh aparat penegak hukum. Sehingga, harus lebih proaktif membongkar termasuk mencegah korupsi.

-?

- - - -
“Penegak hukum harus proaktif dengan peta jalan alur dana masuk dan dana keluar. Bisa jadi juga digunakan untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.
 
Sementara itu, anggota Komisi II DPR Wahyu Sanjaya menilai perilaku antikorupsi harus terus digaungkan dan ditanamkan dalam setiap individu khususnya penjabat negara. Namun, secara realistis biaya politik yang besar mendorong untuk melakukan tindakan curang dan pidana.
 
“Tidak ada biaya politik yang murah. Lebih bagus sudah saatnya gaji kepala daerah dinaikkan dihitung berdasarkan persen kemampuan daerah,” terangnya.
 
Menurutnya jika APBD kabupaten atau kota senilai Rp3 triliun dan gaji kepala daerah 1 persen maka hal itu cukup memengaruhi sikap kepala daerah. Terutama, untuk menghindari korupsi.
 
“Saya rasa tidak akan ada lagi perilaku itu. Karena sistem pemilu kita terbuka atau tertutup tetap saja biaya politiknya mahal,” kata dia.
 
KPK meringkus Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya Ary Egahni, diduga melakukan korupsi untuk mendanai keikutsertaan di Pilkada dan pemilihan legislatif. KPK juga meringkus Bupati Meranti Muhammad Adil yang terjerat tiga kasus korupsi salah satunya untuk mempersiapkan logistik pilkada dan pemilu. 
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 

(ADN)