PRAKTIK koruptif yang terjadi jelang pemilihan kepala daerah sudah menjadi perilaku laten pihak yang ingin memenangkan kontestasi pemilihan yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali tersebut. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan biaya politik kita memang tinggi namun bukan berarti korupsi menjadi hal yang lumrah dilakukan.

“Ini mesti dibongkar. Biaya politik memang tinggi. Negara harus turun tangan. Tapi etika dan moral politisi juga catatan. Mestinya tetap jaga perilaku yang mulia jangan korupsi,” ujarnya, Selasa (11/4)

Menurutnya kondisi ini pasti sudah diketahui oleh aparat penegak hukum sehingga harus lebih proaktif membongkar termasuk mencegah korupsi.

Baca juga: Bawaslu Akui Adanya Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp56 Miliar Jajarannya di Sulteng

“Penegak hukum harus proaktif dengan peta jalan alur dana masuk dan dana keluar. Bisa jadi juga digunakan untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.

Sementara itu menurut anggota Komisi II DPR lainnya Wahyu Sanjaya perilaku koruptif memang harus terus digaungkan dan ditanamkan dalam setiap individu khususnya penjabat negara. Namun secara realistis biaya politik yang besar mendorong untuk melakukan tindakan curang dan pidana.

Baca juga: Di KPK, Firli Bahuri Sejak Awal Bermasalah

“Tidak ada biaya politik yang murah. Lebih bagus sudah saatnya gaji kepala daerah dinaikkan dihitung berdasarkan persen kemampuan daerah,” terangnya.

Menurutnya jika APBD kabupaten atau kota senilai Rp3 triliun dan gaji kepala daerah 1% maka hal itu cukup mempengaruhi sikap kepala daerah untuk menghindari korupsi.

“Saya rasa tidak akan ada lagi perilaku itu. Karena sistem pemilu kita terbuka atau tertutup tetap saja biaya politiknya mahal,” cetusnya.

Sebelumnya, KPK meringkus Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya Ary Egahni, diduga melakukan korupsi untuk mendanai keikutsertaan di Pilkada dan pemilihan legislatif, KPK juga menahan Bupati Meranti Muhammad Adil yang terjerat tiga kasus korupsi salah satunya untuk mempersiapkan logistik pilkada dan pemilu. (Sru/Z-7