Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik pada April 2023 dengan skor 72%. Kemudian, berdasarkan hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 68% dan Polri 60%.

"Dalam penegakan hukum, kepercayaan terhadap Kejaksaan paling tinggi, sementara kepolisian paling rendah, 60% cukup atau sangat percaya," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam paparannya, Minggu (9/4).

Pada kesempatan terpisah, Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, mengapresiasi capaian itu. Menurutnya, hasil survei tersebut menunjukkan kejaksaan bekerja serius.

"Kejaksaan Agung yang memang bukan hanya memberikan dalam bentuk kata-kata, tetapi hasil konkret dan bisa kita rasakan langsung," ucapnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (10/4). 

Senator asal Aceh ini lantas mencontohkan dengan kehadiran Rumah Restorative Justice di sejumlah daerah. Fasilitas ini dapat menjadi opsi bagi pihak-pihak yang berperkara sebagai alternatif pilihan di persidangan.

Fachrul melanjutkan, membaiknya kepercayaan publik terhadap kejaksaan tidak lepas dari dua faktor. Pertama, kepemimpinan Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin.

"Ya, yang pertama karena kepimpinan ST Burhanuddin. Itu sekarang berprestasi dan sangat welcome sekali dan memberi kepercayaan kepada bukan hanya masyarakat, tetapi kepada jajaran. DPD sangat yakin dengan kepemimpinan beliau," tuturnya.

Kedua, tim yang dibangun Jaksa Agung. Fachrul berpendapat, kepala kejaksaan negeri (kejari) hingga kepala kejaksaan tinggi (kajati) patuh terhadap perintah pimpinan.