FAJAR.CO.ID, JAYAPURA -- Negosiasi damai untuk membebaskan Pilot Susi Air dari penyanderaan teroris KKB, terus disuarakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Adanya tawaran negosiasi damai untuk membebaskan Kapten Philips Max Mehrtens itu disampaikan Komnas HAM Perwakilan Papua.

Komnas HAM Perwakilan Papua buka suara terkait permintaan TPNPB-OPM yang menyatakan bersedia membebaskan pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehrtens melalui jalur negosiasi damai.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyebutkan permintaan itu secara langsung disampaikpan oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebby Sambon.

Selain meminta negosiasi, menurut dia, OPM juga meminta agar Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey untuk mendesak TNI-Polri menghentikan operasi militer dan memonitor Kapten Philips di Nduga.

"Untuk melakukan negosiasi pihaknya akan berkoordinasi dengan intansi terkait, baik Pemerintah Daerah, TNI dan Polri," ucap Frits di Jayapura, Selasa (11/4) sore.

Frits juga menyebutkan akan membangun komunikasi dengan pimpinan daerah baik Plt Gubernur, Kapolda, Pangdam dan Kabinda.

Bahkan dalam waktu dekat pihaknya akan bersurat untuk melakukan audensi terkait permintaan OPM.

"Komnas terus membangun komunikasi dengan penegak hukum. Kami juga selalu aktif berkoordinasi dengan kelompok yang berseberangan semenjak penyanderaan pilot Susi Air," katanya.

Frits juga menambahkan Komnas HAM memiliki mandat sesuai undang-undang untuk menjalankan fungsi mediasi dan itu tertuang di dalam undang-undang.

Terhitung sudah dua bulan atau 59 hari penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Merthens (37) oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Diketahui Kapten Philiip disandera pada 7 Februari 2023 di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. (jpnn/fajar)