Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut terjadi peningkatan kasus perusakan lingkungan dan perampasan lahan ruang hidup warga di sejumlah wilayah Indonesia yang terjadi sepanjang 2022.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur menambahkan pihaknya juga mendampingi langsung setidaknya 10 kasus terkait penggusuran lahan warga.

Di antaranya yang terjadi di Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi; Desa Wadas, Kabupaten Purworejo; Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan; Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, hingga Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara.

-

-

"YLBHI mencatat bahwa di 2022 ini perampasan lahan ruang hidup dan perusakan lingkungan itu semakin mengerikan, semakin meningkat, dan pada tingkat yang berbahaya bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Isnur dalam acara daring yang diinisiasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Civic Space, Kamis (22/12).

Isnur menyebut kondisi itu juga diperparah usai diterbitkannya Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan beleid itu, Isnur menilai pemerintah malah membuka akses aktivitas pertambangan secara masif sehingga menyingkirkan warga.

Selain itu, bentuk represi dan kriminalisasi terus menunjukkan tren yang signifikan. Misalnya saja sepanjang tahun 2019, data dari ELSAM menambahkan bahwa sebanyak 128 individu dan 50 kelompok pejuang HAM atas lingkungan menjadi korban kekerasan.

Kemudian sepanjang Januari hingga April 2020, 69 individu dan 4 kelompok masyarakat adat menjadi korban kekerasan.

"Di mana warga terancam bahkan digusur paksa dan dihadapkan pada kekerasan aparat, brutalitas pada skala-skala penyerbuan kepada warga," kata dia.

Lebih lanjut, YLBHI menurut Isnur juga menyoroti sejumlah kondisi 'buruk' yang terjadi sepanjang 2022. Ia menyinggung kebebasan ekspresi yang tak kunjung 'cerah' malah beberapa kesempatan para warga mendapatkan intimidasi.

Isnur lantas menyinggung tim pesepeda 'Chasing the Shadow' Greenpeace Indonesia yang akan mengampanyekan terkait krisis iklim mendapatkan intimidasi selama perjalanan dari DKI Jakarta menuju tujuan akhir Bali. Perlakuan intimidasi itu terjadi selama rentang periode 1-7 November 2022 lalu.

Ia menilai tindakan intimidasi semacam itu merupakan sebuah bentuk kemunduran demokrasi Indonesia yang nyata. Ia juga memandang praktik itu sebagai bentuk kembalinya rezim otoriter di zaman orde baru Indonesia.

"Jadi yang namanya kritik dan suara-suara warga dianggap sebagai ancaman," tuturnya.

Selanjutnya Isnur juga menyoroti abainya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya.

Misalnya pada kasus temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak yang terkesan tidak mendapatkan perhatian khusus, padahal 200 nyawa anak melayang akibat dugaan keracunan senyawa berbahaya pada obat sirop.

"Yang ada kembali pemerintah denial dan sering lempar tanggung jawab," terang Isnur.

Selain itu, YLBHI juga menaruh perhatian pada pemerintahan yang semakin koruptif, kepolisian yang harus direformasi total, hingga lahirnya sejumlah kebijakan yang justru melegitimasi sejumlah kerugian pada warga.

"Dan 2023 tentu tantangan semakin berat, walaupun kemudian jangan membuat kita menjadi putus harapan dan hilang keyakinan bahwa komitmen Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan, itu adalah janji yang harus kita kejar dan kita upayakan bersama," pungkasnya.

[-]