Priyo saat meninjau RTLH (Widiastuti)

Krjogja.com - KULONPROGO - Pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat meski sudah membuat program bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), tetapi kenyataan di lapangan masih banyak rumah warga yang belum tersentuh. Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Kabupaten Kulonprogo minta agar pemkab setempat meningkatkan anggaran program RTLH.

Hal itu dikatakan Sekretaris FPAN DPRD Kulonprogo H Priyo Santoso SH MH. "Kami habis blusukan di wilayah Galur masih ditemukan rumah warga yang tidak layak huni, ada 10 titik sasaran," ujarnya, Minggu (09/04/2023).

Priyo meminta plafon anggaran bantuan bila selama ini hanya kisaran Rp 15 juta, agar dinaikan menjadi Rp 25 juta. Sehingga warga penerima manfaat tidak banyak berswadaya atau tombok. Karena saat ini harga material sudah naik 3 kali lipat dibanding bantuan pada tahun sebelum Covid. "Warga miskin ini sudah susah, kenapa tambah susah dengan harus menambah biaya perbaikan yang nilainya lebih tinggi dari bantuan yang diterima. Maka kami meminta anggaran RTLH dinaikkan," tandasnya.

Menurut Priyo, selain anggaran daerah, pihaknya juga meminta untuk mengakses sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial dengan program terbarunya bantuan sosial (Bansos) Rumah Sejahtera Terpadu (RST). Bansos RST merupakan kelanjutan dari program sebelumnya berupa Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu). (Wid)