Partai Demokrat mengaku siap menghadapi peninjauan kembali (PK) kubu Moeldoko. Seluruh jajaran partai sudah menyiapkan strategi.

"Kami di Demokrat tidak akan gentar," ucap juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk PK Moeldoko dan Pencopotan Endar KPK untuk Jegal Anies, Minggu (9/4).

Ia menyebut seluruh pengurus yang terdiri dari 38 dewan pimpinan daerah (DPD) provinsi dan 514 kabupaten/kota sudah meminta perlindungan hukum. Sebab, mereka adalah Partai Demokrat yang sah dan resmi.

Baca juga: Demokrat: Tertubruk Ego, Koalisi Besar Sulit Terbentuk

"Kalau sampai ada keputusan yang tidak berdasarkan hukum, ada apa di negeri ini?" tutur dia.

Herzaky menuturkan langkah lainnya, yakni bersiap turun ke jalan bila akhirnya PK Moeldoko dikabulkan. Namun dia berharap proses hukum berjalan sesuai akal sehat dan fakta.

Baca juga: Demokrat Pastikan Perlawanan Terhadap Kubu Moeldoko Masif

"Kami harap itu (turun ke jalan) tidak perlu terjadi," ujar dia.

Herzaky mengatakan Demokrat berkomitmen mewujudkan demokrasi yang terbuka, jujur, dan berintegritas. Ia pun meminta dukungan masyarakat untuk bisa mewujudkan komitmen tersebut.

"Mari sama-sama berjuang. Ini bukan masalah menang kalah, bukan sekadar kedaulatan dan kehormatan partai, tapi menjaga demokrasi kita tumbuh," jelasnya.

Selain itu, ia juga berpandangan bahwa soliditas Koalisi Perubahan dinilai sangat penting bagi kemajuan Indonesia. Dengan begitu, bakal calon presiden (capres) yang diusung, Anies Baswedan, bisa berlaga dan menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Moeldoko cs masih berambisi merebut partainya. Hal itu terbukti dengan adanya pengajuan PK di Mahkamah Agung (MA).

"Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan Dokter Hewan Jhoni Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (3/4). (Z-11)