Partai Demokrat mengaku heran dengan posisi Presiden Joko Widodo dalam kasus peninjauan kembali (PK) Moeldoko. Kepala Negara dinilai perlu bersikap tegas guna menjaga muruah kepemimpinannya.

"Pertama, Pak Jokowi apa tidak tahu apa yang dilakukan Moeldoko? Ini jadi pertanyaan besar," ujar juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk PK Moeldoko dan Pencopotan Endar KPK untuk Jegal Anies, Minggu (9/4).

Herzaky mengatakan sangat sulit membayangkan Jokowi tidak mengetahui tindakan yang dilakukan Moeldoko. Pasalnya, jabatan Moeldoko saat ini, yaitu Kepala Staf Presiden, adalah jabatan yang sangat melekat dengan RI-1.

Baca juga: Demokrat tidak Gentar Hadapi PK Moeldoko

Jika ternyata Jokowi mengetahui namun melakukan pembiaran, menurutnya itu adalah sikap yang sangat merusak demokrasi.

"Padahal Tindakan Moeldoko ini kasar, tidak sesuai aturan, dan tidak pantas. Ini bukan kami yang bicara tapi pengamat dan akademisi. Sangat tidak pantas dan merusak demokrasi. Jangan sampai Kepala Negara justru menganggap tingkah Moeldoko biasa saja," tegas dia.

Baca juga: Demokrat: Tertubruk Ego, Koalisi Besar Sulit Terbentuk

Semestinya, lanjut Herzaky, Jokowi memberi sanksi tegas kepada Moeldoko agar persepsi publik terhadap Kepala Negara tidak memburuk.

"Bapak Presiden sudah berupaya sebaik mungkin membangun negeri. Namun, ada orang yang sangat dekat dengan Presdien memakai tenaganya untuk membegal partai?" ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Moeldoko cs masih berambisi merebut partainya. Hal itu terbukti dengan adanya pengajuan PK di Mahkamah Agung (MA).

"Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan Dokter Hewan Jhoni Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (3/4).