MerahPutih.com - Gagasan atau ide koalisi besar yang tengah digagas Partai Gerindra, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai, koalisi besar akan menciderai demokrasi yang sehat dan bersih, karena cenderung membatasi jumlah calon presiden dan calon wakil presiden.

Baca Juga:

Zulhas dan Prabowo Bertemu Bahas Koalisi Besar

"Partai politik yang membuat koalisi besar tidak pernah bertanya pada konstituennya. Mereka dengan arogan mengatasnamakan rakyat sebagai penentu siapa yang akan menjadi capres dan awapres," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (8/4).

Menurut Said Iqbal, koalisi besar pada akhirnya hanya akan melahirkan dua pasang capres. Hal ini menyempurnakan presidential threshold 20 persen yang membatasi jumlah capres.

"Sehingga ini mengarah pada sistem demokrasi terpimpin yang dikomandani oleh partai politik," ujarnya.

Dia menegaskan, Partai Buruh menolak dibangunnya istilah koalisi besar untuk menggenapkan parlementary threshold 20 persen yang sudah ada.

"Partai Buruh menolak dibangkitkannya kembali sistem demokrasi terpimpin melalui koalisi besar dan presidenstial threshold 20 persen," tegas dia.

Sikap Partai Buruh, kata Said Iqbal, tidak akan berkoalisi dengan partai politik mana pun yang menyetujui disahkannya omnibus law UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja.

Termasuk partai politik yang hanya “lip service” menolak UU Cipta Kerja tetapi ketika diminta menjadi saksi fakta dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bersedia.

“Partai Buruh mempunyai pandangan sesuai dengan Rakernas I Partai Buruh pada bulan Januari 2023 yang lalu, telah merekomendasikan 4 nama Capres yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Serta 4 nama Cawapres yaitu Arsjad Rasjid, Mahmud MD, Said Iqbal, dan Najwa Shihab,” ujarnya.

Nama-nama tersebut akan dibawa dalam konvensi partai Buruh bukan Agustus 2023. Konvensi Partai Buruh ini akan menanyakan kepada rakyat, setidak-tidaknya masyarakat kelas pekerja terhadap 4 nama Capres dan 4 Cawapres yang diusulkan Rakernas Partai Buruh, siapa yang akan dipilih oleh rakyat. Kendati demikian, Said Iqbal juga membuka peluang adanya calon lain yang akan ikut dalam Konvensi Partai Buruh.

“Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Partai Buruh mengajak seluruh elemen gerakan sosial, masyarakat kelas pekerja, akademisi, dan rakyat yang peduli pemilu bersih untuk menolak sistem demokrasi terpimpin melalui koalisi besar, presidential threshold 20 persen dan parliamentary threshold 4 persen," tegas Said Iqbal. (Pon)

Baca Juga:

Koalisi Perubahan Puji Munculnya Wacana Koalisi Besar