Dedi Kurnia Syah Putra Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) menilai, kunjungan Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke DPP Partai Golkar sebagai upaya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menghimpun berbagai kekuatan politik.

“Sebagai partai menengah yang tidak dominan, Golkar dan KIB akan menarik kekuatan dari banyak sumber, termasuk dengan partai non parlemen,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Menurut Dedi, pertemuan itu juga untuk menunjukkan peran Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar dalam lobi politik terkait upaya pencapresannya pada Pilpres 2024.

“Orientasinya agar Airlangga Hartarto terlihat yang paling menonjol, dan mudah melakukan lobi politik dukungan pencapresannya. Upaya lobi politik untuk pencapresan Airlangga menjadi sebab utama silaturahmi tersebut,” imbuhnya.

PSI, lanjut Dedi, punya basis pemilih yang berbeda dengan Golkar. Sehingga, tidak ada kekhawatiran terjadinya tumpang tindih.

“PSI punya daya propaganda, dan pemilih yang terbatas, tidak berbaur dengan pemilih partai lain, semisal kelompok milenial. Hal itu memungkinkan bisa menambah suara koalisi dan tidak tumpang tindih dengan pemilih Golkar,” tambahnya.

Kedekatan Golkar dan PSI, sebut Dedi, juga mempunyai keuntungan lain. Dalam konteks Pilpres 2024, kecil kemungkinan PSI akan mengajukan nama kadernya sebagai calon wakil presiden.

“Itu menjadi keuntungan bagi Golkar kalau KIB tidak berjalan harmonis. Selain itu, PSI tidak mungkin mengajukan cawapres. Kalau terjadi perpecahan di KIB, maka situasi tawar menawar dengan mitra koalisi masih tetap bisa berjalan,” ungkap Dedi.

Sebelumnya, Selasa (23/8/2022), Pimpinan PSI mendatangi Kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta. Airlangga Hartarto menyebut Golkar dan PSI sedang dalam tahap pendekatan.

Kedatangan Giring Ganesha cs ke Kantor Golkar menyiratkan ada ketertarikan untuk bekerja sama.

“Ini kan baru pertama kali, nanti dilanjutkan. Kalau istilah kekiniannya PSI baru PDKT,” kata Airlangga.

Terkait itu, Kennedy Muslim Peneliti utama Indikator Politik Indonesia menyebut, dengan sistem ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen, suara partai non parlemen tidak terpakai.

Tapi, dukungan parpol non parlemen bisa bermanfaat di kemudian hari kalau dikumpulkan.

“Tentu peran mereka tetap strategis karena bagaimana pun untuk membangun perahu besar, untuk mengusung capres dan cawapres tentu perlu menambah suara,” ucapnya.

Formasi KIB, yang terdiri dari dua partai berbasis Islam dan satu partai nasionalis bisa mendapatkan keuntungan dari pemilih partai lain.

Misalnya, PSI memiliki pemilih berbasis anak muda merupakan daya tambah terkait kepentingan elektoral.

Namun, dalam menentukan koalisi mana yang akan mereka tempel, partai non parlemen harus memperhatikan kesamaan karakter dulu kemudian capres dan cawapresnya.

“Partai non parlemen berkepentingan mendapatkan efek ekor jas di pileg mendatang ketika mereka bergabung ke koalisi yang capres dan cawapresnya memiliki kemungkinan memenangkan pilpres paling besar,” jelas Kennedy.

Walau para elite parpol yang berkoalisi terlihat mesra, dia mengingatkan jangan sampai mereka melupakan suara dari akar rumput.

“Silaturahmi dan komunikasi politik harus dijalankan. Tapi, partai politik tidak bisa memungkiri adanya chemistry di akar rumput pendukung, baik partai di parlemen dan non parlemen,” tandasnya.(rid/ipg)