Samrut Lellolsima | Minggu, 09/04/2023 03:04 WIB

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama. (Foto: Dok. Jurnas.com)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyoroti adanya gangguan prasarana wesel yang menimpa Kereta Commuter Line di emplasemen Stasiun Manggarai, baru-baru ini. Peristiwa tersebut dirasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna kereta rel listrik (KRL). Terlebih, penumpang sudah menumpuk dan harus menunggu selama 20 menit untuk berpindah dari Peron 7 ke Peron 4.

“Kejadian horor ini menjadi puncak gunung es keresahan pengguna KRL yang sehari-hari harus rela berdesak-desakan karena kapasitas KRL yang tak juga memadai,” tegas dia dalam pesan elektronik yang dikirimkan ke Jurnas.com, Sabtu (8/4).

Politikus PKS ini mengingatkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Jika tidak, Suryadi khawatir persoalan tersebut akan menjadi bom waktu yang dapat meledak dalam waktu dekat.

“Kapasitas angkut KRL Jabodetabek yang saat ini mencapai 1,2 juta penumpang per hari. Sedangkan untuk melayani 1.081 perjalanan per hari, termasuk rute pengumpan, KCI membutuhkan minimal 96 rangkaian kereta, sementara 10 unit harus pensiun tahun ini yang seharusnya dapat diganti lebih dulu,” urainya.

Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II ini menyesalkan antisipasi yang terkesan lambat oleh PT KCI. Hal ini juga diperparah dengan ditolaknya permohonan persetujuan impor KRL eks Jepang pada bulan Januari 2023 oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kemenperin merasa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat minimal tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan KCI harus membeli produk dalam negeri dari PT Industri Kereta Api (INKA).

“FPKS mengusulkan untuk memenuhi kebutuhan urgen ini, Pemerintah memberlakukan relaksasi TKDN sehingga KCI dapat segera mengimpor KRL eks Jepang. Minimal untuk sementara sampai selesai produksi dari INKA pada tahun 2025. Kepentingan masyarakat pengguna KRL harus menjadi prioritas nomor satu,” jelasnya.

Jika rangkaian kereta berkurang, kata dia, masa tunggu antar kereta berpotensi semakin lama, berimbas stasiun dan kereta akan menjadi semakin padat dan semrawut dengan penumpukan lebih dari 200 ribu penumpang per hari. Pada akhirnya, masyarakat yang frustasi akan beralih ke kendaraan pribadi atau moda transportasi lain yang makin menambah kemacetan di jalan dan polusi udara.

“Saat ini saja, sudah ada fenomena karyawan yang resign kerja karena enggan transit di Stasiun Manggarai. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian hal ini? KCI, INKA atau Kemenperin?,” tanya Suryadi.

FPKS, imbuhnya, tidaklah pro impor produk dari luar negeri, melainkan pro terhadap rakyat yang difasilitasi dan dilayani dengan baik. “Oleh karena itu, solusinya harus dicari dan diusahakan bersama, bukan ego masing-masing sektor. Tahun 2023-2024 hendaknya menjadi fase transisi. Tahun 2025 diperkirakan jumlah penumpang makin meningkat mencapai 2 juta orang per hari dan kereta pesanan KCI produksi INKA sudah selesai,” terangnya.

Suryadi menambahkan, penuhnya kapasitas pabrik Madiun dan belum rampungnya pembangunan pabrik di Banyuwangi sampai Maret 2023 lalu membatasi kemampuan INKA.

Selain itu, imbuhnya, dengan banjirnya pesanan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), KCI dan berbagai negara seperti Bangladesh, Filipina, Afrika, dan Taiwan, INKA juga harus mulai memetakan rantai pasok dari produksi keretanya mulai material seperti baja dan stainless steel, sampai penggeraknya seperti propulsi dan coupler. Jangan sampai masih impor juga.

“Sejumlah komponen yang harus diimpor dari Eropa akan memakan waktu lebih lama sehingga dapat membuat waktu produksi menjadi molor. Agar kontrol kualitasnya bisa lebih bagus dan kinerjanya lebih baik, FPKS mengusulkan agar INKA menjadi anak perusahaan KAI. Apalagi, KAI saat ini menjadi pemesan kereta terbanyak dari INKA. Dengan adanya fase transisi dengan opsi relaksasi TKDN untuk impor KRL eks 77uuuuu77Jepang selama tahun 2023-2024 berbarengan dengan produksi KRL oleh INKA sampai tahun 2025, FPKS memastikan tak akan ada lagi ketergantungan terhadap impor setelahnya,” demikian Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.