PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan soal kebenaran operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, di Kabunpaten Kepulauan Meranti, Riau, pada Kamis 6 April 2023 malam.

"Benar, tadi malam tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat 7 April 2023.

Ali menjelaskan ada beberapa orang yang terjaring dalam OTT tersebut, salah satunya adalah Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.

"Beberapa pihak sudah ditangkap, di antaranya bupati," tambahnya.

Baca Juga: Bongkar Dugaan Kecurangan Rumah Sakit, Direktur BPJS Kesehatan: Tagihan Miliaran, Tapi Ga Ada Pasien

Ia menyebutkan, pihaknya masih mengumpulkan berbagai keterangan dan alat bukti terkait penangkapan ini. Lebih lanjut, Ali menemukan adanya beberapa puluhan pejabat yang terjaring OTT tersebut.

"Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK dan juga ada pihak swasta," kata Ali.

Selanjutnya, KPK akan membawa semua pihak yang terjaring OTT tersebut ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Informasi sementara, dijadwalkan dari TKP sekitar pukul 10.00 WIB," ujar Ali Fikri.

Muhammad Adil pernah membuat pernyataan yang mengejutkan dengan menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis dan setan. Hal ini diungkapkannya karena kecewa dengan Kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani ini terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggapnya tidak adil.

Ia mempertanyakan DBH Migas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru pada Kamis 8 Desember 2022 lalu.

Adil spesifik menyasar Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Luky Alfirman , yang menjadi wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara tersebut.

“Saya sudah berulang kali sampai tiga kali menyurati Bu Menteri (Sri Mulyani) untuk audiensi, tapi alasannya Kementerian Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatannya bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar,” kata dia.

Baca Juga: Kader PDIP Bagi-bagi Amplop Rp300 Ribu di 3 Kota di Sumenep, Bawaslu: Bukan Pelanggaran

“Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong 'ini orang keuangan isinya iblis atau setan',” katanya lagi, memprotes Kemenkeu yang sulit ditemui.

Singkatnya, Adil merasa daerahnya dirugikan sebab terus memproduksi minyak yang banyak, namun penghasilan daerah justru berbanding terbalik.

Dia mengklaim minyak Meranti naik besar sekali. Per tahun ini, kata dia, sudah 13 sumur dibor, untuk 2023 tambahannya 19 sumur, sehingga target di tahun 2023 sekitar 9.000 barel per hari.

“Jadi kalau seandainya kami naik, tapi penghasilan yang besar dianggap penurunan, jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Tidak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat,” kata dia.

“Pak Luky perlu diketahui, kami ini di Riau 25,68 persen miskin plus ekstrem. Miskin terbanyak itu di Meranti, di Riau itu ada di Meranti. Tapi kok teganya, minyak kami, duit kami tidak diberikan,” ucapnya.

Dia menegaskan, dengan produk minyak melimpah dari Meranti, seharusnya daerah tersebut diurusi oleh pemerintah pusat. “Saya mau gugat Pak Jokowi. (Kami) daerah miskin, penghasil minyak,” ucapnya.

Masih dengan nada marah, Adil bahkan meminta pemerintah untuk serahkan saja Meranti ke negara seberang jika tak mau mengurusi dengan benar.

"Apa perlu Meranti ‘angkat senjata’? Kan tidak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat miskin ekstreme, Pak!" ucap Muhammad Adil. ***