Surabaya (beritajatim.com) – KPU Jatim menuntaskan tahapan verifikasi faktual kepengurusan parpol calon peserta Pemilu 2024 tingkat provinsi, Senin (17/10/2022). Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Insan Qoriawan mengatakan, bahwa pelaksanaan verifikasi faktual ini dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

“Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Ketiga, Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dg Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022,” katanya.

Insan menegaskan pula bahwa KPU Provinsi diberikan tugas oleh KPU Republik Indonesia untuk melakukan verifikasi faktual kepengurusan parpol calon peserta Pemilu 2024 tingkat provinsi.

“Verifikasi faktual ini dilakukan untuk parpol yang sudah memenuhi syarat administrasi, yang telah ditetapkan oleh KPU RI pada tanggal 13 Oktober 2022 lalu, dan belum memiliki kursi di parlemen,” ujar Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim ini.

Berikutnya, tiga objek dalam verifikasi faktual kepengurusan, menurut Insan, yakni domisili kantor tetap, kepengurusan, serta keterwakilan perempuan dalam kepengurusan.

Lalu, tata cara melakukan verifikasi faktual dengan mencocokkan lembar kerja verifikasi faktual dengan dokumen KTP dan Kartu Tanda Anggota (KTA), status kepemilikan kantor dan penggunaannya, menghitung sekaligus mengecek perempuan yang hadir dan bisa diverifikasi faktual.

“Kita harus serius melakukan tahapan verifikasi faktual, karena tugas ini bagian dari proses parpol menjadi peserta Pemilu 2024 atau tidak,” tegas Insan kepada seluruh petugas verifikator KPU Jatim.

Lebih lanjut, Insan menuturkan bahwa dalam proses verifikasi faktual ini juga telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur terkait jadwal dan alamat kantor parpol yang diverifikasi faktual oleh KPU Jatim.

Sekadar diketahui, KPU Jatim menerjunkan sebanyak 37 orang verifikator untuk melakukan verifikasi faktual ini. Mereka dibagi menjadi empat tim dengan dipimpin komisioner dan Sekretaris KPU Jatim.

Tim 1 dipimpin Ketua, Choirul Anam serta Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq melakukan verifikasi faktual untuk Partai Buruh dan Persatuan Indonesia (Perindo). Tim 2 dipimpin oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan, Insan Qoriawan serta Divisi Data dan Informasi, Nurul Amalia melakukan verifikasi faktual kepengurusan Partai Ummat, Garda Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sementara tim 3 dengan dipimpin Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhammad Arbayanto serta Divisi Sumber Daya Manusia dan Penelitian dan Pengembangan, Rochani melakukan verifikasi faktual kepengurusan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Terakhir, tim 4 dipimpin oleh Divisi Sosialisasi; Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Gogot Cahyo Baskoro serta Sekretaris, Nanik Karsini melakukan verifikasi faktual kepengurusan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Sementara itu, Pimpinan Daerah (Pimda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Jatim yakin bisa lolos hingga menjadi parpol peserta Pemilu 2024. Dalam verifikasi faktual yang dilakukan KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Pimda PKN Jatim mampu menunjukkan tiga item primer sebagai syarat lolosnya PKN Jatim ke Pemilu 2024.

“Secara umum sebetulnya sudah berjalan dengan baik ya, dalam tiga item primer untuk verifikasi faktual itu sudah posisi MS (memenuhi syarat). Kantor sekretariat itu sudah dalam posisi MS, secara kepengurusan sudah dalam posisi MS, keterwakilan perempuan sudah dalam kondisi MS. Artinya, sudah melampaui keterwakilan memperhatikan 30 persen perempuan,” ujar Divisi Hukum KPU Provinsi Jawa Timur, M Arbayanto.

Meski secara garis besar PKN Jatim lolos verifikasi faktual, namun tetap ada sedikit ganjalan dalam verifikasi faktual tersebut, karena ada sejumlah orang pengurus masih belum bisa menghadiri verifikasi faktual ini.

“Tapi memang ada beberapa personel kepengurusan belum bisa dihubungi, sehingga masih dalam posisi belum memenuhi syarat (MS). Artinya, teman-teman dari PKN diberi kesempatan untuk masuk dalam perbaikan verifikasi faktual untuk menyelesaikan empat orang pengurus yang belum bisa dihadirkan,” terang Arbayanto.

Namun, Arbayanto memastikan jika tiga item primer sudah terpenuhi. “Terganjal karena belum bisa dihadirkan. Sebetulnya posisinya hanya untuk memastikan kehadiran. Kalau item primer sudah MS,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pimda PKN Jatim, Kelana Aprilianto bersyukur dengan hasil verifikasi faktual pada hari ini. “Sebagai ketua, Alhamdulillah Partai Kebangkitan Nusantara Pimda Provinsi Jawa Timur merasa senang dan bersyukur, dari hasil verifikasi faktual KPU dan Bawaslu Jawa Timur. Bahwasanya, PKN Pimda Jawa Timur dari segi pengurus ini sudah selesai, cuma ada beberapa memang yang perlu kita tindaklanjuti. Salah satunya yang sudah meninggal dunia dan ini menjadikan partai ini perlu beberapa perbaikan,” tutur Kelana.

Meski ada sedikit kendala, PKN Jatim memastikan dirinya memenuhi tiga item primer yang krusial dalam syarat lolosnya verifikasi faktual. “Tapi secara keseluruhan kami memenuhi syarat dan ada perbaikan sedikit-sedikit, dan itu wajar karena memang partai ini baru. Kepengurusan ini cukup luar biasa dan ini ada sedikit kendala-kendala dan ini bukan halangan untuk menjadi peserta Pemilu 2024,” ungkapnya.

Kelana menegaskan target utama dari PKN, yakni bisa eksis di Pemilu 2024. “Target kita tetap bisa terus eksis di Pemilu 2024. PKN bisa hadir menjadi harapan dari masyarakat Jawa Timur, yang menjadi barometer nasional,” ucapnya.

Tak hanya itu, Kelana sangat yakin jika PKN bisa menjadi besar, bahkan bisa meraih kursi di DPRD kabupaten/kota hingga DPR RI. Terlebih lagi ada sosok Anas Urbaningrum menjadi salah satu tokoh nasionalnya.

“Saya yakin dan optimistis partai ini menjadi partai yang besar, apalagi nanti Mas Anas Urbaningrum salah satu tokoh kami yang menjadi magnet besar, dengan jaringan yang luar biasa. Saya yakin partai ini tidak bisa dipandang sebelah mata oleh partai lain, dan kami optimistis sekali partai ini bisa lolos dan bisa masuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Kami belum bisa menentukan atau target, karena kami partai baru,” pungkasnya. [tok/suf]