Jakarta -

Kota Depok menjadi kota yang mendapat skor toleransi kedua paling rendah dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022 versi SETARA Institute. PKS meragukan data temuan tersebut.

"Kami meragukan hasil temuan tersebut. Fakta empirisnya, kerukunan umat beragama di Depok sangat baik," kata Jubir PKS Muhammad Kholid kepada wartawan, Jumat (7/4/2023).

Kholid merujuk data Kementerian Agama RI yakni Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Depok cukup tinggi. Menurutnya, kehidupan antarumat beragama di Depok terjalin.

-

-

"Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Depok itu masuk kategori tinggi dibandingkan Indeks KUB rata-rata nasional. Indeks KUB ini dirilis resmi oleh Kementerian Agama RI yang mengukur tingkat toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama. Dan kita juga bisa menyaksikan harmoni kehidupan antarumat beragama di Depok terjalin," kata Kholid.

Lebih lanjut, sebut Kholid, Pemkot Depok telah memberikan kebijakan afirmatif bagi seluruh umat beragama. "Pemkot Depok juga memberikan kebijakan afirmatif bagi seluruh umat beragama dengan program Bimbingan Rohani yang melingkupi supporting kegiatan keagamaan seluruh umat beragama secara adil," katanya.

Sementara, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai laporan SETARA tersebut perlu didalami. Dia menyarankan Pemkot Depok mengundang LSM tersebut untuk mendapat data yang lebih rinci.

"Laporan SETARA perlu didalami. Bagus jika Pemkot Depok mengundang SETARA untuk dapat data detail. Bisa jadi kesempatan bagi Pemkot Depok untuk menunjukkan data lain yang mungkin belum terekam di SETARA. Dan bisa untuk menyambung tali silaturahim," kata Mardani.

Temuan SETARA

SETARA Institute merilis laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022. Dalam laporan itu, Kota Cilegon menjadi kota yang mendapat skor toleransi paling rendah, sedangkan Depok jadi kota terendah kedua.

Kota Cilegon menduduki peringkat ke-94 atau paling bawah dalam laporan IKT 2022 itu. Sedangkan di atas Cilegon, ada Depok, yang menduduki peringkat ke-93.

Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Ismail Hasani menjelaskan temuan mereka mengenai Cilegon. Dia menyebutkan Cilegon mendapat nilai rendah pada 3 dari 4 variabel penilaian yang ditetapkan.

"Yang pertama tindakan pemerintahnya. dia bersepakat dengan masyarakat yang memiliki aspirasi politik intoleran, untuk melarang orang membangun tempat ibadah. Jadi dari sisi variabel tindakan pemerintah sudah nol," katanya kepada wartawan di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).

Cilegon, kata dia, dari sisi kebijakan masih mengafirmasi atau mempedomani surat edaran di tahun 1975 tentang larangan mendirikan gereja di Kota Cilegon. Padahal sebenarnya, lanjut dia, edaran itu memuat instruksi untuk Kota Serang.

"Dengan dia masih mempedomani ini, dia masih meyakini produk hukum yang diskriminatif ini sebagai dasar hukum, dua variabel," imbuhnya.

Ismail menuturkan variabel ketiga yakni masyarakat. Dia menyoroti representasi masyarakat yang intoleran muncul ke ruang publik.

(fca/idh)