PAKAR komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai persyaratan PDIP bergabung ke koalisi besar terlalu berat untuk dipenuhi Gerindra. PDIP memberi sinyal akan bergabung ke koalisi besar dengan syarat capresnya dari mereka.

"Persyaratan yang diajukan PDIP itu tentu akan menyulitkan bagi koalisi besar. Sebab, Gerindra sudah pasti tidak akan mau menerima persyaratan itu," ungkap Jamiluddin di Jakarta, kamis (6/4).

Bagi Gerindra, Prabowo Subianto sudah menjadi harga mati untuk jadi capres. Karena itu, menurut Jamiluddin, bisa saja Gerindra menarik diri jika koalisi besar nantinya mendukung capres yang diajukan PDIP.

Baca juga: Koalisi Besar Bisa Jadi Tendensi Perlawanan Terhadap PDIP

Selain problematika dengan Gerindra, koalisi besar masih harus berhadapan dengan partai besar lain yang menginginkan kursi capres. Golkar sejak awal menyebut akan mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai capres di Pilpres 2024. Hal itu akan menyulitkan keberlangsungan koalisi besar.

"Jadi, persyaratan yang diajukan PDIP tampaknya akan membuat Gerindra dan Golkar sulit menerimanya. Hal itu mengindikasikan arogansi PDIP dalam berkoalisi," sambungnya.

Baca juga: Prabowo dan Yusril Bahas Koalisi Besar untuk Pemilu 2024

Selain itu, ketika PDIP bergabung ke koalisi besar, mengindikasikan Jokowi berada di atas angin. PDIP secara tidak langsung sudah berada dibawah kendali Jokowi. Oleh sebab itu, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri diharap tidak bergabung ke koalisi besar untuk menjaga muruah PDIP. Sebaliknya, PDIP harusnya percaya diri mampu menang dengan mengusung sendiri pasangan capres. PDIP diketahui mempunyai elektabilitas mumpuni bahkan nomor satu. Sedangkan kader PDIP seperti Ganjar Pranowo, juga selalu nomor satu soal elektabilitas. Karena itu, sosok Ganjar lebih dari cukup untuk mendampingi Puan Maharani dalam Pilpres 2024.

"Jadi, tidak ada alasan PDIP Harus bergabung ke koalisi besar. Sebab, peluang menang pada Pilpres 2024 sudah di depan mata," pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farchan mengatakan, Presiden Joko Widodo adalah king maker dalam pemilu 2024 mendatang. Ini dilihat dari ucapan dia menyetujui adanya koalisi besar, sambil tetap memiliki pengaruh di PDIP.

“Pertemuan Presiden Jokowi bersama 5 ketum parpol beberapa waktu lalu bisa dibaca sebagai skenario menaruh telur di banyak keranjang. Dukungan politik pak jokowi tidak tunggal melainkan diberikan kepada banyak capres,“ jelas Yusak saat berbincang hari ini (6/4).

Koalisi besar terdiri dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Mereka dikabarkan akan bergabung dengan PDIP. Padahal posisi PDIP sangat kuat mengingat dia adalah pemenang pemilu dua kali berturut turut.

Baca juga: Ditanya Rencana Pembentukan Koalisi Besar, Airlangga Sebut Hubungan Lima Ketum Parpol Cair

“Artinya, jika PDIP mengusung capres-cawapres tanpa koalisi, tetap ada andil pak jokowi karena bagaimanapun Jokowi adalah bagian dari representasi politik PDIP. Dan dukungan politik jokowi kepada Ganjar kan sudah menjadi rahasia umum. “ ujar Yusak.

JIka PDIP bergabung dengan koalisi besar, mereka mengincar posisi Capres. “Bagaimana pun pak Prabowo lebih senior dan berpengalaman dibanding Ganjar misalnya, sementara PDIP juga punya bargaining politik yang tinggi dalam posisinya sebagai pemegang supremasi elektoral dua kali pemilu berturut-turut. “ kata Yusak. 

Baca juga: Jokowi Tak Ikut Campur, Soal Koalisi Besar Disebut Urusan Ketum Parpol

Jadi perlu negosiasi antara kedua ketum partai, siapa yang hendak dimajukan.

“Kalaupun poros besar bersama PDIP tidak jadi terbentuk, maka poros KKIR bersama KIB juga tetap dalam kendali Jokowi. Bahkan Koalisi perubahan saja kan motornya Nasdem, pendukung pemerintah.  Inilah skenario pak jokowi dalam memainkan perannya sebagai king maker pilpres ke depan,“ tandas Yusak.(RO/Z-7)