Kepala BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Benny Rhamdani terus menabuh genderang perang, kepada seluruh mafia atau sindikat penyalur PMI (Pekerja Migran Indonesia) Ilegal.

Polri diharapkan, tak segan untuk mengangkap dan memberikan sanksi keras kepada sindikat ilegal tersebut.

Jika ada oknum atau sindikat ilegal di BP2MI, Benny menegaskan, langsung membasmi dari instansi yang dipimpinnya. Dalam hatinya, tidak ada kata kompromi bagi mafia PMI ilegal.

"Siapapun, baik pejabat maupun staf dilingkungan BP2MI terlibat dalam penempatan ilegal atau perdagangan orang, maka (akan berurusan) dengan penegak hukum kepolisian Republik Indonesia. Tidak perlu ragu untuk melakukan penangkapan, silahkan proses hukum," kata Benny dalam acara Diskusi Publik yang diselenggarakan BP2MI bersama Menko Polhukam, Mahfud MD di Batam, Kamis (6/4/2023).

Waketum Partai Hanura ini merasa tak rugi, jika harus kehilangan satu ASN atau PNS yang nakal. Menurutnya, hal tersebut tidak akan merugikan negara.

"Lebih baik selamatkan satu orang anak bangsa, agar tidak menjadi korban perdagangan manusia. Ada 1-10 bahkan 100 ASN di Lingkungan BP2MI yang harus diproses hukum," ujar Benny.

"Dipenjarakan karena terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia. Maka, hal itu akan kita relakan- bahkan kita ikhlaskan," sambungnya.

Lanjutnya, Benny mengatakan, seluruh ASN seharusnya jadi ujung tombak dalam memberantas sindikat Ilegal. Benny berharap, semua stakeholder terlibat dalam perang semesta melawan sindikat.

"Sesungguhnya yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen kita kepada merah putih dan republik. Yakni, dengan menguatkan kerja dan aksi nyata bersama, melibatkan semua kekuatan elemen 24 Kementerian/Lembaga," tegas Benny.

"Pemerintah Pusat dan Daerah, Organisasi Keagamaan-Kemasyarakatan dan Organisasi Pemuda, Para Pegiat Kemanusiaan, NGO serta kekuatan Masyarakat Sipil lainnya untuk Memerangi Sindikat Perdagangan Manusia,’’ tutup Benny.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD menyampaikan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelaku sindikat mafia perdagangan orang dengan modus dipekerjakan ke luar negeri.

Mahfud berjanji akan membawa hasil investigasi yang dilakukannya dengan BP2MI di Pelabuhan Internasional Batam Center ke dalam rapat pihak terkait di Jakarta.

"Kenapa saya hadir kesini, karena hukum penindakan TPPO disini macet, makanya saya hadir. Untuk penegakannya nanti saya akan rapatkan di Jakarta," ujarnya.

Untuk diketahui, yang hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut diantaranya, Komisi I DPR RI, Christina Aryani, Kabinda Kepri, Gubernur Kepri, Pimpinan Komnas HAM, Aktivis Perempuan Yenny Wahid. Direktur Jenderal Imigrasi, Ketua Dewan Pengarah BPIP, Pimpinan PB NU, Kadensus 88 Anti Teror POLRI, dan sejumlah narasumber lainnya.

Baca Juga: Kenapa Kita Perlu Mengurangi Sampah Plastik?

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.