Pribadi Kusman pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menilai langkah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menyusun visi-misi dan program koalisi cukup progresif.

Tapi, dia menyebut ada kemungkinan upaya Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu sebatas untuk mengulur waktu (buying time).

“Itu langkah progresif. Tapi, kalau hanya buying time, takutnya anti klimaks. Akhirnya, sekadar politik transaksional. Jangan sampai langkah-langkah KIB yang sampai sekarang ini kelihatannya bagus menjadi anti klimaks,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (25/8/2022).

Menurutnya, program dan visi-misi KIB yang disiapkan untuk menjaring calon presiden sebuah terobosan yang baik.

Kalau KIB sampai sekarang belum memunculkan nama yang akan diusung sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024, Kusman melihat itu sebagai bentuk kehati-hatian.

“KIB sepertinya masih mempertimbangkan, melihat arah dan proses politik sebelum memutuskan nama calon presiden,” imbuhnya.

Sekarang, lanjut Kusman, KIB sedang membangun, memperkuat, dan memperindah mesin politik. Selanjutnya, KIB akan menyeleksi calon-calon yang sejalan dengan program tersebut.

“Kalau KIB memang berorientasi pada visi dan misi, maka akan lebih baik calon-calon yang akan dirangkul juga ditampilkan dalam momen-momen politik bersama publik,” paparnya.

Walau KIB mendahulukan program dibandingkan menjual figur nama capres, Dosen Ilmu Politik Unair itu bilang langkah tersebut tidak relevan dibandingkan dengan pengusungan capres di Amerika Serikat.

Karena, partai politik di Indonesia sebagian besar tidak bisa sendirian mengusung capres tanpa adanya kerja sama/koalisi.

“Kalau Amerika Serikat prosesnya konvensi berbasis pada partai politik. Demorat punya konvensi sendiri, Republik juga demikian. Tapi, kalau di Indonesia, model konvensi tidak relevan karena setelah konvensi dia harus membangun koalisi lagi,” tegas Kusman.

Sebelumnya, Suharso Monoarfa Ketua Umum PPP menyampaikan dalam waktu dekat KIB akan kembali menggelar pertemuan politik.

Pertemuan yang rencananya dihelat bulan Oktober 2022 itu bertujuan menyampaikan program-program KIB kepada publik. Sementara, terkait penetapan capres, dia menyebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sementara itu, Dahlia Umar Ketua Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) mengatakan, KIB berupaya tetap berada di pentas politik yang diperbincangkan publik walau pun belum memiliki capres dan cawapres.

“Mereka harus tetap berada di orbit trending partai yang diperbincangkan. Jelang Pemilu 2024, mereka ingin dikenal, pertama mereka punya capres duluan. Ada yang curi start punya capres duluan, eksis, yang belum punya mereka harus mencari cara lain, salah satunya dengan mengenalkan program,” katanya.

Strategi KIB mengajukan program terlebih dahulu, sambung Dahlia, malah bikin masyarakat nantinya penasaran.

“Ada alur cerita tokoh jagoan datang duluan, dan ada yang datang belakangan. Tapi, dia sudah sampaikan kisi-kisinya. Nah, itu yang bikin masyarakat penasaran,” sebutnya.

Dengan strategi seperti itu, KIB berupaya mengamankan koalisi mereka, baru kemudian beralih pada ‘belanja tokoh’.

“Paling aman memang untuk memperkuat format koalisi dulu sampai memenuhi syarat minimal 20 persen untuk mengajukan capres. Soal siapa capres dan cawapresnya, tinggal membaca analisis internal, siapa yang paling menguntungkan saat mengajukan calon. Itu memang butuh waktu, karena mereka harus mengukur koalisi lawan,” tandasnya.(rid)