AKURAT.CO PDIP menepis asumsi wacana membentuk koalisi besar merupakan dorongan dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dianggap bukan “king maker” apalagi mendorong Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres yang diusung melui koalisi besar.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, meyakini Presiden Jokowi tidak mengintervensi parpol-parpol. Jokowi dianggap memiliki sopan-santun dan etika yang memagarinya termasuk dengan kapasitasnya sebagai Kepala Negara.

“Presiden punya sopan-santun dan etika politik yang luar biasa. Kami yang punya rekam jejak Pak Presiden Jokowi yang luar biasa, itu tidak mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi, baik secara pribadi, personal maupun selaku presiden,” kata Said, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Dia juga menolak apabila dipersepsikan PDIP berseberangan dengan Presiden Jokowi. Apalagi dengan menjadikan dasar ketidakhadiran Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan lima ketum parpol.

“Dari dulu Ibu Mega akan dibenturkan dengan Pak Jokowi, dari dulu. Bukan hanya sekarang,” ujarnya.

Said enggan menanggapi wacana duet Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto dalam koalisi besar. Dia merasa tidak memiliki kewenangan mengomentari wacana tersebut.

Menurut Said, PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Puan Maharani aktif berkomunikasi dengan ketum-ketum partai. Namun dia menepis komunikasi sudah masuk pada pencapresan, apalagi mengaitkannya dengan wacana mengawinkan Prabowo dengan Ganjar Pranowo.

“Kita ingin melanjutkan apa yang sudah dicapai Presiden Jokowi. Kalau punya kesamaan, estafet program itu dilanjutkan, titiknya sudah ketemu,” ujarnya. []