Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta tak berencana menggelar salat Idul Fitri di Jakarta International Stadion (JIS), Jakarta Utara, tahun ini. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memilih menggelar salat Idul Fitri di Balai Kota DKI.

"Enggak, enggak. Salatnya di sini (Balai Kota)," kata Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/4/2023). Heru ditanyai perihal rencana menggelar Salat Idul Fitri di JIS.

Heru tak menjelaskan alasan memilih salat di Balai Kota ketimbang JIS. "Nggak apa-apa," jawabnya singkat.

-

-

Diketahui, usulan JIS kembali digunakan untuk salat Idul Fitri disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Achmad Yani. Politikus PKS itu memandang kegiatan yang positif perlu dipertahankan.

Hal tersebut disampaikan Yani saat menghadiri rapat kerja antara jajaran BUMD DKI Jakarta bersama Komisi B DPRD pada Selasa (4/4/2023). Rapat juga dihadiri oleh jajaran direksi PT Jakarta Propertindo (JakPro) selaku pengelola JIS.

"Pada waktu lalu di JIS itu ada acara malam takbiran, Pak, saya waktu itu hadir, kemudian paginya ada acara salat Idul Fitri. Itu saya cukup semarak ya, cukup bagus. Nah pada tahun ini, dilaksanakan atau tidak Pak?" kata Yani, Selasa (4/4/2023).

"Walaupun sebetulnya bagus dilaksanakan hal-hal yang positif itu, bisa dipertahankan," sambungnya.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Iwan Takwin merespons pertanyaan Yani. Iwan mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Pemprov DKI mengenai acara tersebut. Mengingat, event tahun lalu diselenggarakan oleh Pemprov DKI.

"Akan kami koordinasikan dengan Pemprov Pak, karena tahun lalu yang mengadakan bukan JakPro, tetapi dalam hal ini Pemprov, kolaborasi dengan JakPro, kita tidak sendiri, jadi akan kami koordinasikan dengan Pemprov," jelas Iwan.

Iwan menuturkan event seperti malam takbiran maupun salat id melibatkan banyak orang. Sehingga penyelenggaraannya perlu melibatkan sejumlah dinas di Pemprov DKI.

"Karena ini melibatkan publik banyak, jadi perlu memang kolaborasi melibatkan pihak-pihak terutama Dishub dan dinas lainnya," ucapnya.

(taa/zap)