AHY mengatakan bahwa PK yang diajukan Moeldoko merupakan langkah untuk menggagalkan Koalisi Perubahan

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Partai Demokrat kisruh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ingin kembali menguasai partainya.

AHY menyebut Moeldoko ingin mengambil alih Partai Demokrat melalui upaya peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Hal itu tentu membuat Partai Demokrat kisruh, AHY mengatakan bahwa PK yang diajukan Moeldoko merupakan langkah untuk menggagalkan Koalisi Perubahan yang diusung oleh PKS, NasDem, dan Demokrat di Pilpres 2024.

Sebut Moeldoko Cs Masih Berupaya Rebut Demokrat, AHY: Mereka Ajukan Peninjaun Kembali di MA

"Sejak awal kami melihat banyak sekali kejanggalan, dalam arti secara hukum tidak ada hal yang menjadi celah. Dan itu sudah kami buktikan, dalam 16 kali sidang kami menang, 16-0 skornya. Tapi meski begitu, terus aja berupaya mengganggu dan memang pengajuan PK itu sehari setelah PD mengumumkan secara resmi, menominasi saudara Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024," kata AHY saat menggelar safari Ramadhan di Brebes, Senin (3/4/2023).

Pihaknya, kata dia, tidak akan diam dengan upaya yang dilakukan oleh Moeldoko. Ia ingin membawa masalah tersebut ke publik agar bisa dinilai langsung oleh rakyat.

"Saya tidak ingin menduga-duga, tapi justru ini akan kita bawa ke ranah publik, kita terangkan pada rakyat. Karena kita tahu sendiri, jangan sampai kita diam tidak ada yang mengikuti, tidak ada yang monitor, tiba tiba diputuskan PK dimenangkan, Padahal itu menyangkut pada eksistensi atau kedaulatan PD yang saat ini tengah berikhtiar secara keras dan serius untuk sukses di 2024 baik pileg maupun pilpres," ujarnya.

Lebih lanjut, ia meniai bahwa pengajuan PK yang dilakukan Moeldoko sama halnya dengan menghancurkan pondasi Koalisi Perubahan yang sudah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.

"Kita tahu kalau PD yang merupakan salah satu kekuatan dari Koalisi Perubahan. Jika ini diganggu atau ingin direbut, diambil alih kepemimpinannya, sama saja itu artinya akan menghancurkan pondasi Koalisi Perubahan. Ini artinya kelompok-kelompok tersebut ingin PD tidak berlayar, tidak ingin menjadi bagian dari koalisi perubahan," tandasnya.