Merespons hal itu, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan. Jokowi diminta mengganti pejabat Komisaris Utama (Komut) dan Direktur Utama (Dirut) Pertamina. Tujuannya, agar proses perbaikan sistem kerja di Pertamina dapat berjalan lebih baik.

Mulyanto menyebut Komut dan Dirut Pertamina sekarang layak diganti karena terbukti tidak mampu membenahi sistem keamanan dan keselamatan di wilayah kerjanya.

Pengamatan Mulyanto, Nicke Widyawati selakua Dirut dan Basuki Tjahaha Purnama selaku Komut sudah diberi kesempatan berkali-kali.

Atas dasar itu, untuk mencegah insiden ledakan terulang, Mulyanto meminta Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengganti Komut dan Dirut Pertamina.

Mulyanto minta Jokowi mengedepankan kepentingan negara dalam menyikapi masalah ini. Jangan karena Komut dan Dirut adalah orang dekat Istana, maka Jokowi tidak berani menindak dan meminta pertanggungjawaban.

"Presiden harus peka bahwa ledakan dan kebakaran di objek vital negara yang terjadi secara beruntun ini bukan sesuatu yang biasa. Kejadian ini harus disikapi dengan serius," demikian Mulyanto mendesak.

Mulyanto menjelaskan minyak yang dikelola Pertaminan itu bisa berdampak pada ketahanan cadangan energi nasional kita. Apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Dimana kebutuhan BBM masyarakat akan meningkat karena ada kegiatan rutin tahunan yaitu mudik lebaran," terang Mulyanto.

Mulyanto menyebut sekarang sudah saatnya Jokowi bersikap sebagai negarawan. Pilihlah orang yang tepat untuk menempati jabatan Komut dan Dirut Pertamina.