TRIBUNNEWS.COM - Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) diisukan akan menjadi koalisi gabungan.

Sinyal ini terlihat ketika digelarnya Silaturahmi Ramadan antara ketua umum anggota kedua koalisi di Kantor DPP PAN pada Minggu (2/4/2023).

Bahkan, acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara ketua umum partai yang hadir yaitu Prabowo Subianto (Partai Gerindra), Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), dan Mardiono (PPP).

Namun, pada pertemuan tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri justru tidak hadir.

Sebagai informasi, KKIR beranggotakan Partai Gerindra dan PKB.

Sedangkan Koalisi Indonesia Bersatu berisi Partai Golkar, PAN, dan PPP.

Baca juga: PDIP soal Wacana Koalisi Besar Parpol: Hal Biasa Jelang Pilpres, Walau Terminologi Ini Tak Dianut RI

Lalu jika koalisi gabungan itu terbentuk menuju Pemilu 2024, bagaimana nasib PDIP?

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai PDIP akan sulit masuk dalam KKIR atau KIB imbas pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster yang menolak kedatangan Timnas Israel untuk menjadi kontestan Piala Dunia U20.

Kendati demikian, Ujang menganggap PDIP sudah memperhitungkan konsekuensi terkait pernyataan Ganjar dan Koster yang juga merupakan kader dari partai berlambang banteng tersebut.

"Kita melihat PDIP sudah paham itu. Ketika PDIP sudah menolak Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20 dengan kedatangan Israel itu, maka PDIP disitu sudah paham akan konsekuensi kalau PDIP akan dijauhi atau dihindari dengan koalisi partai-partai Jokowi yang lain," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (3/4/2023).

PDIP, lanjut Ujang, agar tetap bisa berkontestasi dalam Pemilu 2024, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu harus mengusung capres dengan elektabilitas tinggi.

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum PPP, Mardiono memberikan keterangan pers usai menghadiri "Silaturahmi Ramadan" di Gedung DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023). PAN menyelenggarakan "Silaturahmi Ramadan" bersama parpol koalisi Pemerintahan untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan dan juga keberlanjutan pembangunan ke depan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Baca juga: Nyatakan Terbuka untuk PDIP, Golkar: Tapi Mereka Masih Ambil Posisi Bisa Bangun Kekuatan Sendiri

Hal ini bertujuan agar PDIP dapat memenangkan kembali Pemilu 2024 dan tercapailah hattrick pemenangan Pemilu serta menghadapi KKIR-KIB jika benar-benar bergabung.

"Dulu kan Jokowi ketika diusung PDIP, elektabilitasnya kan tinggi. Periode pertama (elektabilitas) tinggi, periode kedua karena incumbent, tinggi," ujarnya.