Jember (beritajatim.com) – Lambatnya proses perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2021-2026 berdampak terhadap perubahan satuan kerja pemadam kebakaran menjadi dinas tersendiri.

Hal ini disampaikan Bupati Hendy Siswanto, dalam sidang paripurna pembacaan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jember, di aula kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jumat (21/10/2022) sore.

“Sampai saat ini draf Peraturan Bupati Jember terkait KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) masih belum diundangkan, mengingat perlu ada penyelarasan dengan dokumen RPJMD 2021-2026,” kata Hendy.

Sejauh ini, Perbup KSOTK yang berisi pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah difasilitasi Biro Organisasi Pemprov Jatim. Namun berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 050/7376/201.2/2022, Kabupaten Jember belum dapat melakukan perubahan RPJMD.

“Hal ini dikarenakan laporan pengendalian evaluasi hasil RPJMD yang merupakan salah satu persyaratan masih dalam proses penyusunan. Hasilnya akan disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur,” kata Hendy.

Namun sebenarnya, lanjut Hendy, urusan dan target pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan indikator kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran dan telah tercantum pada RPJMD 2021-2026. Pengampunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Fraksi Partai Nasional Demokrat meminta Bupati Hendy untuk segera menyelesaikan segala regulasi mengenai posisi damkar agar bisa menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mandiri. “Hal ini sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan serta alokasi anggaran operasional untuk memenuhi kebutuhan OPD,” kata Dannis Barlie Halim, juru bicara Fraksi Nasdem.

“Sejujurnya Fraksi Partai Nasdem sangat mendorong Pemkab Jember agar damkar segera mejadi dinas mandiri seperti amanat regulasi. Namun ternyata respons Pemkab Jember sangat lamban, dan bupati gagal menyikapi dan menindaklanjuti hal yang sangat penting ini. Untuk itu kami memohon maaf sebesar besarnya kepada masyarakat Kabupaten Jember,” kata Dannis. [wir/beq]