Menteri BUMN didesak mengevaluasi Direksi dan Komisaris Pertamina sebagai bentuk pertanggungjawaban publik

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak mengatakan, berulangnya peristiwa kebakaran berbagai  obyek vital yang dikelola Pertamina  menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina.

Dia pun mendesak Menteri BUMN agar mengevaluasi Direksi dan Komisaris Pertamina sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Meledak dan terbakarnya berbagai obyek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, kemudian kilang Balikpapan, kilang Balongan, depo Plumpang, dan kilang minyak Dumai. Bahkan kebakaran juga terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM.

Depo Pertamina Plumpang Kebakaran, Amin Ak: Segera Lakukan Investigasi Menyeluruh  

"Mengapa manajemen Pertamina seperti tidak peduli dan tidak pernah mau belajar dari kecelakaan beruntun ini sehingga standar keamanan obyek vital begitu buruk. Atau sebetulnya ada masalah lain," tanya Amin di Jakarta, Minggu (2/3/2023).

Beragam spekulasi terkait penyebab meledak dan terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut hingga saat ini tidak pernah dijawab tuntas oleh Pertamina.

Amin Ak khawatir persoalan ini bukan sekedar menyangkut sistem keamanan kilang minyak. Kecelakaan bergilir semacam itu seakan terjadi secara sistemik, dan ini harus segera dijawab dan dipertanggungjawabkan oleh direksi dan komisaris Pertamina.

“Kilang minyak itu merupakan fasilitas vital dan strategis dan bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak menjadi aneh karena secara bergiliran dan beruntun terus terbakar,” ujarnya.

Yang jelas, bukan hanya kerugian yang diderita Pertamina akibat hal itu. Namun juga semakin menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak di dalam negeri.

"Lha kalau setiap tahun ada kilang terbakar, bahkan lebih dari sekali, bagaimana Pertamina mau melakukan lompatan besar dalam upaya meminimalisir impor BBM maupun produk turunan migas lainnya?" kata Amin.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, sudah semestinya kilang minyak itu memiliki protokol pengoperasian, pemeliharaan dan pengamanan yang ketat.

Di antaranya dalam upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi kebakaran, terlebih Pertamina mengklaim sudah sesuai standar internasional.

“Harus dilakukan audit terhadap teknologi dan sistem keamanan kilang minyak Pertamina untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan standar pengamanan obyek vital,” kata Amin.

Sementara untuk mencegah spekulasi, terutama tudingan adanya motif perburuan rente ditengah melonjaknya konsumsi bahan bakar minyak, Komisi VI DPR akan meminta penjelasan Direksi Pertamina.

Terlebih, Amin menambahkan, kebakaran ini terjadi menjelang Lebaran dan liburan panjang di mana kebutuhan BBM sangat tinggi. Seperti diketahui, kilang Dumai bukan hanya memproduksi berbagai jenis BBM, namun juga memproduksi avtur dan LPG.

“Konsumsi BBM, Avtur dan LPG saat Lebaran biasanya naik, Pertamina harus punya exit strategi guna mencegah kelangkaan pasokan BBM, tanpa merugikan masyarakat maupun membebani keuangan negara," pungkasnya.