Jember (beritajatim.com) – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp851,85 miliar yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Target ini naik Rp203,26 miliar atau 31,34 persen dibandingkan PAD tahun sebelumnya sebesar Rp648,58 miliar. Sorotan paling utama pada beban yang akan ditanggung masyarakat, karena kenaikan PAD masih bertumpu pada pajak dan retribusi daerah.

Pajak daerah ditargetkan meningkat 39,29 persen dari Rp248,621 miliar pada 2022 menjadi Rp346,314 miliar. Retribusi daerah ditargetkan naik 5,06 persen dari Rp47,683 miliar menjadi Rp50,098 miliar. Namun secara keseluruhan, APBD Jember masih ditopang oleh dana transfer daerah dari pemerintah pusat.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi peningkatan proyeksi PAD pada APBD 2023. “Namun di sisi lain kami mengingatkan kelemahan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi harus ditingkatkan dengan sungguh sungguh,” kata juru bicara Fraksi PKS DPRD Jember, Feni Purwaningsih.

PKS juga mengingatkan agar ketergantungan APBD Jember terhadap dana transfer dari pemerintah pusat secara bertahap segera dicarikan solusinya. “APBD 2023 kita ditunjang hampir 79 persennya dari dana transfer,” kata Feni.

“Pemerintah daerah harus berkomitmen menurunkan persentase dana transfer untuk tahun-tahun selanjutnya, Kami berharap pada APBD 2024 nanti ketergantungan dana transfer dapat diturunkan di bawah angka 70 persen,” lanjut Feni.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Sunarsi Khoris menyebut kondisi ini terbalik. “Saat eksekutif menurunkan belanja modal, pada sisi lain Pemkab Jember ngotot menaikkan pendapatan asli daerah. Ini kan jelas-jelas membebani rakyat,” katanya.

“Eksekutif seharusnya mencari terobosan bagaimana badan usaha milik daerah (BUMD) memiliki kontribusi maksimal dalam peningkatan PAD. Dengan demikian masyarakat tidak ikut terbebani dengan kebijakan menaikkan PAD, cukup melalui BUMD tersebut,” kata Khoris.

Dannis Barlie Halim, juru bicara Fraksi Partai Nasional Demokrat, berharap semua organisasi perangkat daerah (OPD) bisa bekerja maksimal. “Terutama OPD pengelola aset-aset daerah, untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif demi keberlangsungan obyek-obyek penghasil PAD dan peningkatan profit,” katanya.

Nasdem sepakat perolehan PAD dimaksimalkan. Namun Dannis mengingatkan agar ada antisipasi kebocoran.

Fraksi Pandekar menyambut baik optimalisasi potensi pendapatan asli daerah. “Potensi rill yang belum tergali dan terambil masih sangat besar dibandingkan yang diperoleh saat ini. Penggunaan teknologi informasi, peningkatan dan perluasan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka pemungutan dan pembayaran pajak patut diapresiasi sebagai terobosan yang memudahkan bagi wajib pajak,” kata Nyoman Aribowo, juru bicara Pandekar.

Pandekar meminta bupati agar menekankan dan memperhatikan peningkatan sumber daya manusia dan kinerja aparat. “Yang perlu mendapatkan perhatian dan solusi adalah masih tingginya tanggungan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang belum terbayarkan, khususnya di wilayah pedesaan,” kata Nyoman.

Nyoman memandang, diperlukan formulasi yang baru mengenai kerjasama dengan pemerintah desa. “Atau ada formula yang lain yang lebih bisa menjamin kepastian dan keamanan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak,” katanya.

Bupati Jember Hendy Siswanto menegaskan, target peningkatan PAD tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah daerah untuk serius menggali potensi pendapatan. “Peluang-peluang PAD baru baik dari sektor pajak, retribusi maupun pemanfaatan aset daerah kami sepakat untuk dipetakan ulang,” katanya.

Namun Hendy mengakui rendahnya rasio PAD jika dibandingkan APBD secara keseluruhan. “Ini permasalahan mayoritas daerah di seluruh Indonesia. Akan tetapi upaya tetap kami lakukan. Hal ini tercermin dari peningkatan rasio PAD terhadap APBD dari tahun sebelumnya,” katanya, dalam sidang paripurna pembacaan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jember, di aula kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jumat (21/10/2022) sore.

Hendy mengklaim secara konsisten angka rasio selalu meningkat. “Oleh karena itu komitmen agar angka rasio ini terus bertambah adalah dengan memberikan kecukupan sarana dan prasarana OPD, dalam rangka melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD lainnya, demi menghimpun dana untuk pembangunan Kabupaten Jember,” katanya.

Bagaimana dengan antisipasi kebocoran? Hendy menegaskan, pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah telah dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. “Pemasangan sinkronbox, pengawasan rutin ke desa dan kelurahan, termasuk kepada sasaran obyek tempat usaha wajib pajak daerah merupakan bentuk optimalisasi dan upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah. Selain itu evaluasi tata kelola pendataan potensi pajak juga terus ditingkatkan agar proses ekstensifikasi pajak lebih optimal,” katanya.

Menurut Hendy, pada tahun yang akan datang, pengawasan dan penggalian potensi penerimaan untuk retribusi dan pemanfaatan aset akan menjadi fokus. “Mengingat selama beberapa tahun terakhir jumlah peningkatannya belum signifikan,” katanya.

Selain sektor pajak, optimalisasi promosi wisata, pengembangan wilayah wisata, inftastruktur kawasan wisata, dan pelestarian wisata daerah bisa dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PAD. Pemerintah daerah mengawalinya dengan mendata potensi dan melakukan pendampingan destinasi wisata, memanfaatkan media sosial untuk promosi, membentuk tim kreatif, dan membangun jejaring antardestinasi.

“Mempertahankan keunikan destinasi sesuai kearifan lokal mampu meningkatkan daya tarik dan jumlah wisatawan, sehingga memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD. Pengembangan wilayah wisata menggerakan dan menumbuhkan kelompok sadar wisata di desa dan menciptakan desa-desa wisata baru,” kata Hendy.

Bagaimana dengan minimnya sumbangsih BUMD, kendati tetap mendapat dana penyertaan modal? Hendy mengatakan, postur APBD Tahun Anggaran 2022 tidak dilokasikan pengeluaran pembiayaan daerah terkait penyertaan modal kepada perusahaan daerah.

Namun, penyertaan modal tetap penting karena beberapa pertimbangan dan kajian bersama. “Perusahaan daerah selain berorientasi pada bisnis untuk mendapatkan profit (PAD), juga berorientasi ke sosial, karena mempekerjakan masyarakat setempat,” kata Hendy.

“Dengan demikian kita juga harus berusaha menjaga kesinambungan, bahkan pertumbuhan ataupun perkembangan dari perusahaan daerah tersebut,” kata Hendy. Besaran penyertaan modal diperhitungkan disesuaikan dengan kemampuan daerah, bahkan juga dengan melihat proyeksi sumbangsih perusahaan daerah itu untuk PAD pada masa-masa berikutnya. [wir/beq]