Jakarta: Pengamat Politik Adi Prayitno mendorong DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adi menilai Pansus penting dibentuk guna memberikan kepastian kepada publik.
 
"DPR harus bikin Pansus untuk melakukan penyelidikan apakah informasi yang terkait dengan transaksi mencurigakan Rp349 Triliun itu betul adanya," kata Adi saat dihubungi, Jumat, 31 Maret 2023. 
 
Adi menilai publik perlu mendapat informasi yang lurus. Misalnya, apakah transaksi mencurigakan tersebut memang masuk indikasi korupsi atau bukan.

-?

- - - -
"Itu penting untuk memberikan kepastian kepada publik yang saat ini terus bertanya-tanya," ungkap Adi.
 
Ia juga mendorong DPR segera mempertemukan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini penting buat meluruskan argumentasi keduanya terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun.
 
"Ini kan seperti mempertontonkan aurat dan kelemahan diinternal antar menterinya Presiden Joko Widodo (Jokowi), seakan-akan kedua menteri ini tidak bisa saling ketemu, tidak bisa saling klop," ucap Adi.
 
 
Adi menyebut penting bagi kedua menteri untuk dapat duduk bersama dan menjelaskan semuanya. Adi mendorong DPR mempertemukan kedua menteri tersebut dalam rapat kerja.
 
"Mestinya ini bisa diselesaikan di meja dialog, bahkan DPR perlu mengadakan pertemuan dengan kedua menteri secara bersamaan biar clear, keduanya bisa beradu data dan saling berkonfrontasi," tegasnya.
 
Adi menyebut cara lain yang dapat dilakukan yakni melalui rapat kabinet bersama Presiden Jokowi. Pertemuan keduanya diyakini bisa menyudahi perang argumentasi soal transaksi mencurigakan ratusan triliun itu.
 
"Malu kalau (tauran opini) ditonton publik, seakan-akan menterinya tidak saling akur dan tidak saling bicara dan tidak ada titik temu," ungkapnya
 
Mahfud dan Sri Mulyani beda keterangan soal transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sri Mulyani pernah menjelaskan transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Kemenkeu hanya Rp3,3 triliun, sementara Mahfud menyebut angkanya mencapai Rp35 triliun. Keterangan itu disampaikan masing-masing menteri saat menghadiri rapat kerja bersama DPR beberapa waktu lalu.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
 

(AGA)