Sentimen
Positif (64%)
31 Mar 2023 : 08.08
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Senayan

Partai Terkait

Komisi VI DPR Gelar RDPU Panja Komoditas dengan Pakar Ekonomi

Radarbangsa.com Radarbangsa.com Jenis Media: News

31 Mar 2023 : 08.08
Komisi VI DPR Gelar RDPU Panja Komoditas dengan Pakar Ekonomi

RADARBANGSA.COM – Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komoditas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Dalam RDPU kali ini, Komisi VI DPR meminta masukan dari ekonom seperti Faisal Basri terkait persoalan komoditas yang ada di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi VI DPR, Siti Mukaromah mengatakan Panja Komoditas dibentuk dengan harapan dapat memberikan sumbangsih yang positif untuk perbaikan komoditas di Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak potensi yang luar biasa, namun masih memiliki banyak persoalan berkaitan dengan hal tersebut.

"Bagaimana potensi Indonesia, dari darat, udara, laut, sampai ke bawah bumi pun kita punya potensi yang luar biasa akan tetapi kita juga punya permasalahan persoalan yang luar biasa juga berkaitan dengan komoditas dan potensi-potensi yang kita miliki," kata Siti Mukaromah.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menyampaikan bahwa saat ini tidak hanya komoditas baru yang mengalami kesulitan, tetapi komoditas lama seperti kelapa sawit, batu bara, nikel dan sebagainya juga masih mengalami kesulitan dimana harga komoditas-komoditas tersebut dinilai masih belum berpihak pada masyarakat.

"Kira-kira apa nih yang bisa kita formulasikan bareng-bareng persoalan ini baik dari pemerintah, dari kami DPR, rujukan dari pak Faisal dan juga teman-teman pakar, dan juga yang punya nilai ekonomi yang lebih baik buat masyarakat yang mempunyai potensi-potensi penguatan produk-produk yang itu memiliki nilai komoditas yang luar biasa dan juga untuk negara," lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengungkapkan bahwa sudah seharusnya Indonesia memiliki indeks komoditas nasional dan sistem perdagangan yang efisien dan transparan.

“Supaya Indonesia punya kesempatan mengontrol harga dan volume perdagangan untuk melindungi kepentingan nasional,” tukasnya.

Sentimen: positif (64%)