Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil  akhirnya bersuara lagi soal polemik SDN Pondok Cina 1 di Depok yang lahannya akan dijadikan pemerintah kota setempat jadi masjid.

Dia mengatakan Pemprov Jabar sudah mengirim surat resmi ke Pemkot Depok yang mengimbau relokasi SDN Pocin 1 agar lahannya bisa dipakai jadi proyek masjid itu untuk ditinjau ulang. Pria yang karib disapa Emil itu menegaskan pendidikan adalah nomor satu, oleh karena itu terkait polemik yang terjadi dirinya mendorong musyawarah.

"Pendidikan nomor satu. Tidak ada kemaslahatan ketika prosesnya ada perselisihan, maka saran saya musyawarahkanlah dengan baik," kata Ridwan Kamil kepada wartawan di Gedung Sate, Bandung, Senin (12/12).

-

-

Berdasarkan laporan yang ia terima, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini sudah merapatkan polemik relokasi SDN Pocin 1. Ridwan Kamil mengklaim tak bisa ikut mencampuri urusan itu karena wilayah kewenangan tata kelola SD berada di tangan pemerintah kabupaten/kota, bukan provins.

"Saya tidak bisa mencampuri lebih jauh, karena SD itu kewenangan wali kota. Kalau kewenangannya di level perselisihannya SMA dan SMK, secara teknis gubernur bisa turun langsung," ungkapnya.

Ridwan Kamil meyakini Wali Kota Depok M Idris akan bijak menyikapi polemik relokasi SDN Pocin 1 untuk kebutuhan proyek masjid raya. Ia pun memberikan ruang kepada Idris untuk menyelesaikan polemik tersebut hingga tak terjadi pertentangan kembali.

"Jadi saya berikan ruang musyawarah sesuai kewenangannya ke pak wali. Dan pasti pak wali bijak bisa menyelesaikannya sebijak-bijaknya," ujar dia.

Sebelumnya beberapa waktu lalu, Emil sempat pula buka suara terkait polemik SDN Pocin 1 lewat media media sosialnya. Kala itu, dia mengatakan sebelumnya dikabari Pemkot Depok ada aspirasi warga soal keinginan ada masjid di Jalan Margonda Raya. RK pun mengatakan Pemkot Depok kala itu menjamin soal lahan sudah ada dan siap digunakan..

"Saya dilaporin tahun lalu lahannya beres. Kalau sekarang ternyata belum, ada dinamika sosial, ya Pemkot Depok harus menyelesaikannya dulu. Jadi saya tidak pilih-pilih lokasi ya. Saya hanya dimintai membuatkan, membantu (membuat) masjid," kata dia kala itu merespons pernyataan Walkot Depok bahwa proyek masjid itu direstui Gubernur Jabar.

Beberapa saat kemudian, para orang tua murid di SDN Pondok Cina 1 pun telah bersurat ke RK untuk mendorong pembatalan lahan sekolah anak-anak mereka jadi proyek masjid.

Sementara itu Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jabar menyatakan peluang untuk membatalkan bantuan dana untuk pembangunan masjid raya untuk Pemkot Depok.

"Mencermati situasi dan dinamika sosial yang belum memungkinkan untuk dilakukan alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid, Pemprov Jabar akan menunda proses bantuan pembangunan Masjid Margonda, bahkan tidak menutup kemungkinan bantuan tersebut akan dibatalkan," kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jabar Indra Maha dalam keterangannya, Minggu (11/12).

Indra menuturkan Pemprov Jabar menyarankan Pemkot Depok mengedepankan pendekatan yang lebih realistis mengenai rencana relokasi lahan SDN Pocin 1. Sehingga alih fungsi lahan tidak menimbulkan masalah baru, terutama terhadap siswa dan kegiatan belajar mengajar yang berpotensi menghadirkan benturan sosial.

"Jika ada upaya hukum yang dilakukan oleh warga, hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemkot Depok untuk menunda dulu alih fungsi lahan tersebut sampai keluar keputusan hukum yang tetap," ucap Indra.

Baca berita lengkapnya di sini

[-]