Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turun memberikan pencerahan terkait dengan larangan buka puasa bersama alias bukber bagi pejabat negara di Indonesia.

Dirinya mengatakan hal tersebut berkaitan erat dengan gaya hidup pejabat yang sering pamer kemewahan tanpa memandang kondisi masyarakat

Baca Juga: Larangan Bukber Pejabat Tak Dipatuhi, PDIP Macam Sudah Tidak Peduli akan Kewenangan Jokowi

Menurutnya, Ramadan berpotensi menjadi bulan dimana pejabat pamer makanan mewah sementara rakyat sedang susah.

"Bayangkan, nanti ada (pejabat atau ASN) yang upload lagi (bukber) makan mewah, banyak dan berlimpah, sementara di sisi lain, masyarakat kita masih ada yang susah. Itu juga bisa jadi masalah," jelas Tito Karnavian di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Meski demikian, Tito mengatakan larangan itu bukan berarti para pejabat sama sekali tidak boleh bukber. Ia menyebut baik pejabat maupun ASN masih boleh buka puasa bersama, asalkan melibatkan masyarakat rentan atau tidak mampu.

"(Bukber boleh asal melibatkan) anak yatim piatu, kemudian masyarakat yang sulit, para duafa. Bisa dengan dua cara, diundang ke pendopo misalnya," saran Tito.

Baca Juga: Elektabilitas Anies Baswedan Bakal Meningkat Kalau Jokowi 'Diserang', Relawan Ngaku Ogah Terapkan: Anies Presiden Nggak Penting, Tapi...

Selain itu, Tito juga memberikan saran kepada para pejabat dan ASN alih-alih melakukan bukber, mereka bisa mendatangi slum area atau perkampungan kumuh dan bagi-bagi bantuan sosial (bansos). Menurutnya, cara itu lebih bermanfaat dan bisa membantu masyarakat umum.

Tito juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah menggunakan anggaran buka puasa bersama untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Ia menilai aksi itu bisa mendapatkan pahala.

Baca Juga: Nongol Buka Puasa Bareng Anies Baswedan di Tengah Larangan Jokowi, Menko Ini Bakal Kena Sanksi: Jenis Hukumannya...

"Saya minta kepala daerah lakukan itu. Masyarakat akan sangat berterima kasih dan saya yakin pahalanya jauh lebih besar," pesan Tito.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberikan aturan agar jajarannya tidak melakukan bukber karena masih pandemi Covid-19. Presiden juga menyarankan agar jajarannya menjalani ibadah puasa dengan sederhana di tahun ini.

Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Pengoperasian Jalur Kereta Api Lintas Makassar-Parepare

"Pemberian santunan untuk fakir miskin, pemberian santunan untuk yatim piatu serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk (anggaran) juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat," saran Jokowi, Senin (27/3/2023).

Baca Juga: Hijra Bank Bidik 1 juta Pengguna Pada 2024

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Suara.com. Berita terkini dari Warta Ekonomi bisa kamu dapatkan di Google News.