Film Indonesia sebenarnya sudah mulai diproduksi sejak zaman penjajahan Belanda. Film Indonesia pertama bahkan sudah dirilis di tahun 1926 berjudul Loetoeng Kasaroeng dan Lily Van Shanghai di tahun 1928. Sayangnya, meski menghadirkan banyak aktor lokal, dua film tersebut disutradarai oleh orang asing dan mencerminkan adanya dominasi Belanda dan Tiongkok.

Titik terang perfilman Indonesia mulai terlihat saat tahun 1950, saat Usmar Ismail, sutradara Indonesia berhasil memproduksi film berjudul Darah dan Doa atau The Long March of Siliwangi melalui perusahaan film miliknya sendiri, Perfini. Hari pertama pengambilan gambar dari film ini pada tanggal 30 Maret 1950. Itulah kenapa Hari Perfilman Nasional ditetapkan oleh Dewan Film Nasional di tanggal tersebut.

Film Darah dan Doa menuai sukses karena menggambarkan ideologi yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan mereka. Dari situ pula momen ini dianggap menjadi titik bangkitnya perfilman Tanah Air pada era Presiden BJ Habibie dan diresmikan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999.

Mengutip situs Kemdikbud, Hari Film Nasional ditetapkan dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri, motivasi para insan film Indonesia serta untuk meningkatkan prestasi yang mampu mengangkat derajat film Indonesia secara regional, nasional dan internasional.

Jika Usmar Ismail (Perfini) dikenal sebagai Bapak Film Nasional, Djamaludin Malik (Persari) dikenal sebagai Bapak Industri Film Nasional. Keduanya merupakan dwi-tunggal tokoh film nasional setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

Tema Hari Film Nasional 2023

Hari Film Nasional (HFN) 2023 mengusung tema “Bercermin Pada Masa Lalu, Merencanakan Masa Depan”. Gunawan Paggaru Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) mengatakan, pihaknya mengupayakan momentum ini sebagai ajang untuk meningkatkan rasa percaya diri atas kualitas film anak bangsa sekaligus bentuk manifestasi sebagai integrator dalam ekosistem perfilman di Indonesia.

Pada 6-11 Maret 2023 BPI telah BPI menggelar serangkaian kegiatan dengan menggandeng Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia.

Rangkaian acara HFN 2023 digelar secara hibrida, campuran daring dan luring, serta terbuka untuk umum. Sebanyak 50 orang pembicara lintas-disiplin dan pemangku kepentingan hadir membahas beberapa isu, di antaranya kebijakan dan standar pendidikan film nasional, standar kerja dan optimalisasi pelaku industri film, kode etik profesi perfilman, hubungan industri, pengembangan sumber daya manusia dan komunitas film, dan tata kelola penyelenggaraan festival.

Selain itu, HFN 2023 menjadi ajang pembahasan harmonisasi undang-undang dan peraturan terkait perfilman, pengarsipan dan akses data film, perizinan produksi-ekshibisi-sensor film, dan pengembangan pasar serta persaingan usaha.(Aggregator)