Rabu, 29 Maret 2023 – 18:32 WIB

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (kiri) dan Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite TPPU Mahfud MD saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (29/3). Rapat terkait pengungkapan transaksi dana Rp 349 triliun di Kemenkeu yang diangkat ke publik oleh Mahfud. Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD menyebut ada anggota DPR yang pernah menjadi makelar kasus atau markus saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (29/3).

"Sering di DPR ini aneh. Kadang kala marah-marah begitu, enggak tahunya markus dia. Marah ke Jaksa Agung. Nantinya datang ke kantor Kejagung titip kasus," kata Mahfud dalam RDPU.

Pernyataan Mahfud kemudian menuai reaksi keras para legislator Komisi III seperti Habiburokhman dan Arsul Sani, karena mereka tidak terima pernyataan tersebut.

"Pimpinan mohon dicatat," kata Habiburokhman dalam RDPU.

Arsul merasa pernyataan Mahfud sudah melenceng dari substansi RDPU untuk mengungkap kontroversi aliran janggal dana di Kemenkeu sebesar Rp 349 triliun.

"Saya kira ini tidak relevan. Interupsi," ujar legislator Fraksi PPP itu.

Habiburokhman meminta Ahmad Sahroni sebagai pimpinan RDPU menuntut penjelasan Mahfud soal markus di anggota DPR.

"Saya minta Pak Mahfud apa memang benar ada data yang soal markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang," ujarnya.

Pernyataan Mahfud kemudian menuai reaksi keras para legislator Komisi III DPR RI.

-