Supianto | Rabu, 29/03/2023 10:03 WIB

Myanmar berada dalam kekacauan sejak pemimpin Aung San Suu Kyi digulingkan dalam kudeta Februari dan dimasukkan ke dalam tahanan rumah. (Foto: AFP/STR)

JAKARTA, Jurnas.com - Komisi pemilu Myanmar mengumumkan, Liga Nasional untuk Partai Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi akan dibubarkan karena gagal mendaftar ulang di bawah undang-undang pemilu rancangan militer baru yang keras.

Militer membenarkan kudeta Februari 2021 dengan klaim penipuan yang meluas dalam pemilu 2020 yang dimenangkan oleh NLD, mengakhiri eksperimen demokrasi selama 10 tahun dan menjerumuskan negara ke dalam kekacauan.

Pada Januari, partai politik diberi waktu dua bulan untuk mendaftar ulang di bawah undang-undang pemilihan baru yang ketat yang ditulis oleh militer menjelang pemilihan baru yang telah dijanjikan akan diadakan tetapi lawan-lawannya mengatakan tidak akan bebas atau adil.

Dari 90 partai yang ada, hanya 50 yang telah mendaftar ulang di bawah aturan baru, kata lembaga penyiaran negara MRTV. Sisanya akan dibubarkan mulai hari Rabu.

Suu Kyi ikut mendirikan NLD pada 1988, dan menang telak dalam pemilu 1990 yang kemudian dibatalkan oleh junta saat itu.

NLD membawa obor untuk aspirasi demokrasi di Myanmar yang diperintah militer dan memenangkan kemenangan telak atas partai-partai yang didukung militer dalam pemilihan pada tahun 2015 dan 2020.

Kepemimpinannya telah dihancurkan dalam penumpasan berdarah junta terhadap perbedaan pendapat, dengan satu mantan anggota parlemen dieksekusi oleh junta dalam penggunaan hukuman mati pertama di negara itu dalam beberapa dekade.

Beberapa pemimpin di pengasingan sebelumnya menyerukan agar partai tidak mendaftar ulang di bawah aturan baru.

Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer telah mendaftar ulang, menurut pernyataan junta.

Bulan lalu, militer mengumumkan perpanjangan enam bulan dari keadaan darurat dua tahun dan menunda pemilihan yang telah dijanjikan akan diadakan pada bulan Agustus karena tidak cukup menguasai negara untuk diadakannya pemungutan suara.

Pada hari Senin, kepala junta Min Aung Hlaing bersumpah tidak akan berhenti menindak lawan dan mengatakan kepada ribuan tentara pada parade tahunan bahwa pemilu akan diadakan, meskipun dia tidak memberikan batas waktunya.

"Rezim Myanmar sedang mempersiapkan pemilihan nasional yang, jika dipaksakan, kemungkinan akan menjadi yang paling berdarah dalam sejarah negara itu baru-baru ini," kata Richard Horsey, penasihat senior International Crisis Group di Myanmar.

"Mayoritas penduduk dengan keras menentang pergi ke tempat pemungutan suara untuk melegitimasi kontrol politik militer, jadi kita akan melihat kekerasan meningkat jika rezim berusaha memaksakan pemungutan suara."

Suu Kyi telah ditahan sejak dini kudeta pada Februari 2021.

Pada bulan Desember, junta menyelesaikan serangkaian persidangan tertutup terhadap peraih Nobel berusia 77 tahun itu, memenjarakannya selama total 33 tahun dalam proses yang dikecam kelompok hak asasi sebagai palsu.

Kudeta memicu pertempuran baru dengan pemberontak etnis dan melahirkan lusinan "Pasukan Pertahanan Rakyat" (PDF) anti-junta, dengan sebagian besar negara sekarang dilanda pertempuran dan ekonomi compang-camping.

Lebih dari 3.100 orang tewas dan lebih dari 20.000 ditangkap sejak kudeta, menurut kelompok pemantau lokal.

Sumber: AFP