Menko Polhukam Mahfud Md siap datang lebih awal menjelang rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR membahas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 349 triliun. Namun, Mahfud mengaku mendapat informasi jadwal rapat diundur satu jam.

"Sudah siap tiba di DPR sebelum jam 14.00 WIB tapi ada info RDP Menko Polhukam/Ketua KNK PP TPPU dengan Komisi III DPR diundur menjadi jam 15.00 WIB," kata Mahfud dalam cuitan di akun Twitter-nya seperti dikutip, Rabu (29/3/2023).

Meski begitu, Mahfud memaklumi jika ada perubahan jadwal rapat seperti info yang dia dapatkan. Menurutnya, agenda DPR cukup padat, tak lain dengan dirinya.

-

-

"Saya memaklumi, agenda DPR pasti padat, seperti halnya agenda saya. Tapi jam 15.00 insyaallah saya sudah tiba di gedung DPR," kata dia.

Sebelumnya Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menegaskan rapat kerja Komisi III DPR dengan Mahfud Md akan digelar hari ini pukul 15.00 WIB. Bambang mengatakan pihaknya akan mencecar Mahfud soal pernyataan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.

"Soal rapat dengan komite TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), rapat besok (red: hari ini) Rabu jam 15.00 WIB ngabuburit iki, itu akan mencecar angka Rp 349 Triliun dalam saksi tersebut, jangan sampai rakyat berfikir nanti ada yang aneh-aneh," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3).

Pria yang karib disapa Bambang Pacul ini menyebut rapat akan dibuka seterang-terangnya. Bila nantinya rapat tidak dapat dilaksanakan, DPR bisa menggunakan hak interpelasi.

"Kalau nggak bisa dilaksanakan akan menggunakan hak pengawasannya lebih tinggi lagi, satu step lebih tinggi lagi, misalnya apa Pak Pacul, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat," katanya.

Pacul menerangkan rapat hari ini hanya akan dihadiri Komite TPPU yang dalam hal ini juga dijabat Menko Polhukam Mahfud Md. Pacul menyebut pihaknya akan memanggil Menkeu Sri Mulyani bila transaksi mencurigakan itu ada kaitannya dengan pajak.

"Ini baru Ketua dan Kepala Komite TPPU dan Kepala PPATK setelah itu baru ga clear, oh ini ada uang aliran dana misalnya, kita panggil kalo ada kaitannya dengan pajak kita panggil Sri Mulyani," tutur Pacul.

"Besok sudah diundang (Sri Mulyani) tapi tidak hadir dulu, pakai data equal treatment tadi. Setelah tadi dua ini (Ketua Komite TPPU dan Kepala PPATK beri keterangan) indikasi-indikasi baru kita (datangkan), imbuhnya.