TEL AVIV, iNews.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant tetap menjabat meski sudah diberhentikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Netanyahu memberhentikannya pada Minggu (26/3/2023) karena membangkang, menolak reformasi peradilan.

Bahkan, para ajudan Gallant mengatakan, pemerintah tampaknya ragu melanjutkan keputusan pemecatan. Pasalnya pemecatan Gallant memicu demonstrasi besar-besaran di penjuru Negeri Yahudi tersebut. Bahkan menjalar ke luar negeri.

Netanyahu pada Senin kemarin mencoba untuk meredakan ketegangan dengan mengumumkan penundaan seraya menyerukan kompromi dengan kelompok oposisi berhaluan kiri-tengah.

"Kita berada di tengah krisis yang membahayakan persatuan di antara kita. Krisis ini mengharuskan kita semua berperilaku bertanggung jawab," kata Netanyahu. 

Gallant, pada Sabtu lalu, secara terbuka mengungkapkan pembangkanannya dengan menyerukan penghentian reformasi peradilan. Alasannya, penghentian perombakan sistem peradilan bisa menghindari perpecahan nasional. Sehari kemudian dia dipecat.

Seharusnya pemecatan berlaku 48 jam setelah pengumuman yang artinya jatuh pada Selasa (28/3/2023). Namun para ajudan mengatakan Gallant belum mendapat surat resmi dari kantor perdana menteri soal pemecatannya.

Akibat status ini, Gallant masih terus bekerja sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Sementara itu juru bicara PM Netanyahu dan Partai Likud belum berkomentar soal pengganti Gallant.

Hasil polling yang dilakukan stasiun televisi Channel 12 mengungkap, 63 persen warga Israel dan 58 persen pemilih Partai Likud menentang pemecatan Gallant. 

Bukan hanya itu, mayoritas warga mendesak Netanyahu menghentikan reformasi peradilan. Berdasarkan polling juga, jika pemilu digelar saat ini, Netanyahu dan sekutu koalisi kalah.

Editor : Anton Suhartono

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel:

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews.id tidak terlibat dalam materi konten ini.