PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menananggapi pertanyaan dari anggota DPR terkait isu transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu disampaikan oleh Sri Mulyani pada Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan pada Senin, 27 Maret 2023.

Dalam raker tersebut, anggota DPR Komisi XI dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu menanyakan terkait perkembangan penanganan dugaan transaksi mencurigakan lebih dari Rp300 triliun tersebut. Menkeu diminta menuturkan apa yang telah dilakukan oleh lembaganya.

Menkeu Sri Mulyani pun mengungkapkan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Komunikasi dan koordinasi dilakukan sejak isu dugaan transaksi mencurigakan tersebut beredar luas.

Sri Mulyani tak menampik bahwa dirinya sempat kaget lantaran mengetahui hal tersebut dari media, dan bukan dari PPATK maupun Mahfud MD secara langsung. Dia pun menyebut sempat ada jeda dalam pemberian pernyataan dari pihak Kemenkeu.

Baca Juga: Sri Mulyani Bungkam dan Geleng Kepala Ditanya Soal Rapat Pembahasan Transaksi Janggal di Kemenkeu

“Kami terus bekerja sama dengan PPATK, bahkan pada saat berita tersebut muncul kita langsung menghubungi Pak Mahfud dan PPATK. Memang pada saat itu ada jeda, karena sudah menjadi berita, namun surat dan data belum kita terima,” kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Bank Dunia ini menganggap dugaan transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang telah beredar di media sosial memiliki risiko yang sangat tinggi. Sehingga harus segera ada pernyataan dari pihaknya yang disentil.

“Di era media sosial ini sudah jadi berita yang luar biasa, karena statement-nya ada Rp300 triliun transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan, jadi kami menganggap risk-nya sangat tinggi,” ucap Sri Mulyani.

“Dalam hal komunikasi, kita terus lakukan, termasuk kita menanyakan apa yang harus kita statement-kan dari kami terhadap statement tersebut, karena kami belum mendapat bahan apapun,” katanya menambahkan.

Baca Juga: Jelang Debat Mahfud MD vs DPR Soal Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Sri Mulyani Ungkap Detail Asal-Usulnya

Meski dirinya tak bisa langsung menghadap, namun Sri Mulyani menginstruksikan Wakil Menteri hingga Sekjen untuk menghadap Mahfud MD. Dalam pertemuan pertama tersebut, pihaknya bersama-sama melihat data serta melihat tindak lanjut Kemenkeu terhadap surat dari PPATK.

“Pak Mahfud kemudian membuat konferensi pers lagi, dan belum juga menjawab soal Rp300 triliun. Hari Sabtu tanggal 11 Maret, kemudian datang ke kantor Kementerian Keuangan, dan kita sepakat untuk membuat statement paling tidak klarifikasi Rp300 triliun, meskipun saya juga belum mendapat suratnya. Karena isunya menjadi sangat liar, sangat besar sekali risikonya terhadap keseluruhan kementerian,” ucapnya.

Tindakan dari Kemenkeu selama lebih dari sepekan tersebut tak bermaksud membuat publik bingung. Sebaliknya, Kemenkeu ingin menunjukkan bahwa lembaga tersebut sangat serius dalam menangani dugaan transaksi yang dilaporkan PPATK tersebut.

“Dan baru pada tanggal 13, kami mendapat surat yang dimaksud. Ini bukan untuk membuat masyarakat bingung, tapi ini menunjukkan follow up dari institusi Kemenkeu. Apa yang kami sampaikan hari ini adalah bagian dari penjelasan,” kata Sri Mulyani.

“Sampai hari ini kami tetap berkoordinasi dengan PPATK dan juga bersama Pak Mahfud dan timnya tentang apa yang sudah dan telah dilakukan dalam rangka merespons dari surat PPATK,” ucapnya menegaskan.***