Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyebut pemberantasan praktik politik uang dapat dilawan dengan dua pendekatan, yakni kultural dan hukum. Melalui pendekatan kultural, ia mengatakan harus ada kesadaran dari masyarakat melakukan gerakan sosial menolak politik uang.
 
"Dan itu basisnya bisa dimulai dari kampung-kampung, karena sesungguhnya, kan, pemilih, TPS (tempat pemungutan suara)-nya ada di kampung-kampung," ujar Hasyim dalam kuliah umum yang digelar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro secara daring, Selasa, 28 Maret 2023.
 
Dengan demikian, lanjut Hasyim, masyarakat dapat menolak praktik bagi-bagi amplop oleh peserta pemilu, baik partai politik perseorangan, maupun tim sukses masing-masing. Hal tersebut diyakini dapat meningkatkan kesadaran peserta pemilu bahwa kemenangan dalam kontestasi pemilu tidak selalu karena uang.

-?

- - - -
Terkait pendekatan hukum politik uang, Hasyim menegaskan bahwa baik pemberi maupun penerima terancam pidana. Namun, ia berpendapat penyelesaian jual beli suara melalui pendekatan hukum sangat ditentukan dengan pendekatan kulutral.
 
Sebab, pemilih yang menerima uang dalam praktik jual beli suara untuk memilih partai politik atau calon tertentu hampir tidak pernah mengaku. Pengakuan itu, kata dia, berkaitan dengan faktor pembuktian dalam kerangka hukum pidana.
 
"Untuk faktor pembuktian apakah ada orang mau mengaku kalau dirinya terima uang? Selama ini kok masih jarang atau tidak ada orang mengaku menerima uang," ujarnya.
 
Hasyim menegaskan politik uang sudah dilarang dari waktu ke waktu berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Menurut dia, istilah yang tepat untuk menggambarkan politik uang adalah jual beli suara.
 
"Yang tepat itu istilahnya jual beli suara, orang punya suara kemudian diminta untuk memilih calon atau pasangan tertentu dengan imbalan uang," kata dia.
 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 
 

(AGA)