AKURAT.CO Kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga kini belum terungkap. Kondisi terakhir malah menunjukkan Menko Polhukam Mahfud MD selaku pihak yang mengungkap pertama kali adanya pencucian uang bertikai dengan Komisi III DPR, yang sejauh ini belum berperan siginifikan untuk mendorong pengusutan.

Menko Mahfud secara terang-terangan menantang tiga anggota Komisi III dari fraksi berbeda yakni Benny K Harman, Arteria Dahlan dan Arsul Sani untuk hadiri rapat pada Rabu (29/3/2023). Tantangan tersebut disampaikan Mahfud melalui akun Twitter pribadi @mohmahfudmd, pada Minggu (26/3/2023).

“Jgn cari alasan absen,” tulis Mahfud, mengakhiri tantangannya itu.

Hingga Senin (27/3/2023) pagi, sedikitnya 1 juta warganet telah membaca cuitan Mahfud. Sebanyak 19 ribu lebih menyukainya. Tantangan tersebut merupakan penegasan dari pernyataan Mahfud kepada media ketika menghadiri acara Tadarus Kebangsaan di Hotel Royal, Kuningan, Jaksel, Sabtu (25/3/2023).

Nampaknya Mahfud mencermati rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan PPATK pada Selasa (21/3/2023) yang lalu. Benny diketahui menyinggung adanya motif politik di balik kekisruhan transaksi tak wajar ketika mencecar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Sedangkan Arteria menyinggung data PPATK merupakan informasi intelijen dan terdapat sanksi pidana apabila dibocorkan. Arsul menegaskan Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi tak wajar.

Mahfud yang kadung kesal, harus memberi penegasan melalui medsos bahwa dirinya siap membuka data dan hadir dalam rapat kerja pada lusa nanti. Artinya, eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu berani mempertanggungjawabkan data yang dikantongi sekaligus mendebat tiga legislator di Komisi III dalam forum resmi.

“Sy sdh siap hadir,” cuitnya.

Komisi III DPR selepas mendengar klarifikasi PPATK sejatinya mengagendakan memanggil Mahfud, PPATK dan Menkeu Sri Mulyani pada Jumat (24/3/2023) lalu, namun harus ditunda. Ketiganya dipanggil dalam kapasitas sebagai Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diketuai Mahfud dengan sekretaris Ivan Yustiavandana dan anggota Sri Mulyani.

Rapat antara Komisi III DPR dengan PPATK tidak menghasilkan keputusan konkret untuk membongkar adanya transaksi tak wajar di lingkungan Kemenkeu. Peneliti Formappi Lucius Karus  mempertanyakan Komisi III DPR bukannya mendorong pengungkapan malah terkesan menghambat.

Pengamat politik, Ujang Komarudin menilai data yang diungkap Mahfud MD harus diusut. Dia mengapresiasi sikap Mahfud yang terus menyuarakan adanya transaksi mencurigakan. “Kalau tidak diungkap, ini membuktikan Indonesia negeri garong, maka banyak pihak yang nampaknya ketakutan kalau dibuka,” kata Ujang, pagi tadi.

Kasus transaksi tak wajar yang diungkap Mahfud pertama kali di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta pada Rabu (8/3/2023), menggegerkan sekaligus menggemaskan. Terus bergulir di tengah fenomena pejabat bersama famili pamer kemewahan di media sosial, namun tak diketahui ke mana ujungnya. Wasalam.[]