POJOKSATU.id, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengaku curiga Menko Polhukam Mahfud MD bongkar dugaan transaksi janggal sebesar Rp349 triliun untuk menyingkirkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani atau untuk tokoh-tokoh tertentu?,” kata Benny K Harman kepada wartawan di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Selain itu, politisi Partai Demokrat itu juga mempertanyakan apakah Mahfud MD sudah melaporkan transaksi janggal Rp349 triliun itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu atasannya di Kabinet Indonesia Maju.

“Saya tanya, Mahfud ini apa posisinya, apakah omongan dia itu sepengetahuan presiden, apakah pada tau?,” tutur dia.

Karena itu, jika mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) itu tidak bisa membuktikan kebenaran transki janggal sebesar Rp349 triliun itu harus bertanggung jawab.

-

Berharap Tak Ewuh Pakewuh Soal Rp349 T, Benny K Harman Ragu Mahfud MD Sudah Lapor Presiden

“Saya minta Pak Mahfud MD tidak boleh ewuh-pakewuh karena sudah mulai mengungkapkan,” tandasnya.

Diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD terlibat saling sindir dengan tiga anggota Komisi III DPR jelang rapat membahas transaksi janggal Rp349 triliun di DPR pada Rabu nanti.

Aksi saling sindir itu bermula setelah Komisi III dua kali membatalkan jadwal rapat tersebut.

Jadwal awal, rapat Komisi III dengan Mahfud digelar pada Selasa (21/3) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keungan (PPATK).

Namun, rapat dengan Mahfud dibatalkan karena masalah teknis persuratan.

DPR hanya menggelar rapat dengan PPATK, sementara rapat dengan Mahfud diundur menjadi Jumat (24/3).

Setelah itu, jadwal rapat dengan Mahfud kembali dibatalkan dan dijadwalkan ulang pada Rabu (29/3).

Buntut maju mundur agenda rapat dengar pendapat (RDP) itu, Mahfud melayangkan sindiran lewat akun Twitternya pada Minggu (26/3).

Mahfud MD berharap rapat tak lagi dibatalkan. Ia sekaligus menantang tiga anggota Komisi III untuk hadir antara lain Benny K Harman dari Fraksi Demokrat, Arsul Sani dari PPP, dan Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP. (ikror/mufit/pojoksatu)