AKURAT.CO  Sinyal kuat terbentuknya koalisi besar dalam kontestasi Pilpres 2024 tampaknya bukan isapan jempol semata. Keinginan elite partai politik untuk mewujudkan koalisi besar muncul dari Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto. 

Peluang terbentuknya koalisi besar tidak lain digunakan sebagai upaya melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo selanjutnya. Oleh sebab itu, penerus Jokowi harus berasal dari gabungan partai politik koalisi pemerintahan. 

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, koalisi besar dimaksudkan agar hanya ada dua calon pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. 

"Kelihatannya elite-elite ini mengarahkan agar terjadi dua pasangan calon, jadi koalisi besar ya seperti itu," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/3/2023). 

Skenario itu pun, lanjut Ujang, sudah mulai terlihat seiring penandatanganan piagam kerja sama Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang diisi oleh Partai Nasdem, Demokrat dan PKS. 

Sementara itu, koalisi lain bisa diisi oleh gabungan partai politik koalisi pemerintahan, kecuali NasDem yang sudah lebih dulu mendeklarasikan pencapresan Anies Baswedan.

"Koalisi lain bisa diisi KIB, Golkar, PAN, PPP, lalu ada Gerindra dan PKB dan terakhir PDIP menjadi koalisi gemuk kalau skenarionya hanya ada dua pasangan calon," ujarnya. 

"Saya melihat ucapan Airlangga itu mengarah ke sana terbentuknya koalisi besar dengan skenario dua pasangan calon Capres dan Cawapres. Jadi ada koalisi pendukung pemerintah dan koalisi anggap saja pihak oposisi walaupun ada NasDem," ucapnya menambahkan. 

Lebih lanjut, Ujang menuturkan apabila nantinya terdapat tiga paslon maka praktis koalisi besar tidak lagi terwakili. Pasalnya, perolehan suara ambang batas pencalonan presiden menjadi terbagi ke dalam tiga poros pasangan itu sendiri. 

"Kalau terbagi dalam tiga pasangan capres dan cawapres apalagi empat kan jadi koalisi kurus. Koalisi gemuk kan mengarah kepada dua pasangan calon, yang satu kelompok Anies cs Koalisi Perubahan. Lalu yang menjadi rivalnya ada partai politik yang lain," pungkasnya. 

Baru-baru ini mencuat wacana terbentuknya koalisi besar menjelang Pilpres 2024 mendatang. Wacana koalisi besar ini muncul dari kalangan koalisi pemerintahan.

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy, yang akrab disapa Romy menyebut bahwa koalisi besar merupakan sebuah keniscayaan di Indonesia.

"Karena di Indonesia tradisi oposisi meskipun ada, tetapi secara ketatanegaraan tidak dikenal," ujarnya dalam sebuah dialog di TV, Senin (27/3/2023).

Ia pun memberi contoh saat Joko Widodo merangkul Prabowo dan Sandiaga Uno usai kontestasi pemilu presiden selesai. 

"Itu menunjukkan bahwa tradisi koalisi besar itu sesuatu yang lumrah," ucapnya.

Sebelumnya, Ketum Golkar Airlangga mengucapkan soal koalisi besar ketika menghadiri acara buka bersama di Nasdem Tower, Sabtu (25/3/2023). 

"Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia, jadi kita tunggu tanggal mainnya," kata Airlangga kepada wartawan.

Airlangga juga menerangkan, KIB nanti akan membuat keputusannya sendiri terkait pengusungan capres maupun cawapres di Pilpres 2024 mendatang.[]