Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menyampaikan penolakan yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap keikutsertaan Timnas Israel U-20 dalam Piala Dunia jelas-jelas bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Penolakan terlibatnya Timnas Israel pada Piala Dunia U20 masih bergulir di Indonesia. Hikmahanto mengungkapkan kalau penolakan yang dilakukan masyarakat Indonesia itu jelas-jelas bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Baca Juga: Tak Punya Hubungan Diplomasi, Timnas Israel Dinilai Pantas Ditolak Indonesia

"Suatu hal yang justru bertentangan dengan hak asasi manusia yang seharusnya tidak berkembang di bumi Indonesia," ujar Hikmahanto kepada wartawan, Senin (27/3/2023).

Menurutnya, Indonesia tidak akan lagi diberikan kesempatan dan kepercayaannya dalam menggelar ajang sepakbola kelas Internasional oleh FIFA.

Selain itu, Hikmahanto berpandangan penolakan itu justru melanggengkan stigma buruk kepada warga Israel.

"Yang pasti Indonesia tidak akan dipercaya lagi. Bila persepsi mengharamkan negara Israel dan warganya yang dibenarkan berarti sampai kiamat pun Indonesia akan menolak hal yang berbau Israel," ucap dia.

Salah Kaprah

Hikmahanto menilai penolakan atas kedatangan Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 di Indonesia merupakan yang tindakan yang meleset.

Sebab menurutnya warga Indonesia seharusnya bukan menolak kedatangan segelintir kelompok dari Israel, melainkan menentang kebijakan dari Pemerintah Israel.

Baca Juga: Instagram Gubernur Bali dan Ganjar Pranowo Jadi Sasaran Kemarahan Netizen Usai Dibatalkannya Drawing Piala Dunia U20

"Penentangan Indonesia adalah terhadap kebijakan Pemerintah Israel bukan mengharamkan warga Israel baik yang mewakili negaranya maupun pribadi," ujar Hikmanto saat dihubungi, Senin (27/3/2023).

Hikmanto sendiri merasa begitu menyesal atas tingginya gelombang penolakan belakangan ini. Pasalnya, penolakan terhadap Timnas U-20 Israel itu justru menciptakan kesan yang haram bagi warga asal Israel jika berkunjung ke Tanah Air.

Dia berpandangan masyarakat seharusnya lebih jernih menelaah polemik tersebut. Di mana, penolakan yang harus diutamakan adalah penindasan Israel atas Palestina dan pelanggaran hak asasi manusian (HAM) di dalamnya.

"Padahal yang ditentang oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia seharusnya adalah kebijakan pemerintah zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina dan mempertahankannya dengan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia," jelas dia.

Baca Juga: Tak Seperti yang Lain, Natalius Pigai Justru Apresiasi Kader PDIP yang Bagikan Amplop Zakat: Saya Bukan Pendukung Tapi Salut

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Suara.com. Berita terkini dari Warta Ekonomi bisa kamu dapatkan di Google News.

Editor: Muhammad Syahrianto