KBRN, Jakarta: Pemerintah Indonesia mengutuk keras pengumuman tender untuk pembangunan kembali pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Indonesia menegaskan bahwa pembangunan permukiman di wilayah pendudukan Palestina merupakan pelanggaran internasional.

Hal itu disampaikan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dikutip laman resminya, Senin (27/3/2023). “Indonesia mengutuk pengumuman tender oleh Israel untuk membangun kembali 940 pemukiman di Tepi Barat dan 89 pemukiman baru di Yerusalem Timur,” kata Kemenlu.

Kemenlu juga menilai, pembangunan seribu lebih bangunan rumah oleh zionis di wilayah pendudukan Palestina, menghalangi terwujudnya perdamaian. Dalam pernyataan sikapnya Indonesia turut mendesak Dewan Keamanan PBB, menggelar pertemuan khusus terkait rencana tersebut. 

“Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan pertemuan khusus guna menghentikan rencana ini. Indonesia juga terus mendorong masyarakat internasional untuk bersatu mendukung perjuangan rakyat Palestina,” ucapnya.

Kemenlu RI memberikan pernyataan melalui akun media sosial Twitter resmi mereka @Kemlu_RI terkiat pengumuman tender untuk pembangunan kembali pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, Israel. (Foto: Tangkapan Layar Twitter Kemenlu)

Dalam sebuah laporan, Jumat (24/3/2023) lalu, melaporkan Pemerintahan Sayap Kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengesahkan tawaran pembangunan rumah. Pembangunan tersebut untuk lebih dari seribu rumah baru di permukiman Yahudi Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem timur. 

Adapun otoritas Pertanahan Israel menerbitkan tender pekan lalu untuk pembangunan 940 rumah di permukiman Tepi Barat Efrat dan Beitar Ilit. Selain itu juga pembangunan 89 rumah di permukiman Gilo.