Puluhan wali kota dari berbagai wilayah Israel kompak melakukan aksi mogok makan untuk memprotes reformasi peradilan kontroversial yang terus diupayakan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu. Reformasi peradilan yang mengancam Mahkamah Agung itu menuai protes keras rakyat Israel.

Seperti dilansir CNN, Senin (27/3/2023), aksi mogok makan puluhan wali kota di Israel itu akan dimulai pada Senin (27/3) waktu setempat, dengan berlokasi di kota suci Yerusalem. Dilaporkan ada lebih dari dua lusin wali kota dari berbagai wilayah Israel yang ikut aksi protes itu.

"Kami, para wali kota dari otoritas lokal yang berasal dari semua sisi spektrum politik, mulai besok (27/3) pagi, akan melancarkan aksi mogok makan di Yerusalem, di seberang kantor Perdana Menteri, menuntut diakhirinya krisis dan bencana besar yang akan dialami Israel, untuk mencegah keamanan negara ini terdampak dan demi kebersamaan dan persatuan negara," tegas Wali Kota Herzliya Moshe Fadlon dalam pernyataan bersama pada Minggu (26/3) waktu setempat.

-

-

Pernyataan bersama itu dilaporkan telah ditandatangani oleh total 27 wali kota dari berbagai wilayah Israel, yang mewakili berbagai otoritas lokal dengan spektrum yang luas.

Koalisi pemerintahan Netanyahu tengah mendorong reformasi peradilan yang akan memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah untuk memilih hakim dan membatasi wewenang Mahkamah Agung dalam membatalkan undang-undang.

Hal itu memicu gelombang unjuk rasa besar-besaran di Israel dan membuat sekutu-sekutu Tel Aviv, termasuk Amerika Serikat (AS), menyatakan keprihatinan. Para pengkritik menyebut perombakan semacam itu akan memperlemah peradilan, membahayakan kebebasan sipil dan merugikan perekonomian negara.

Namun pemerintah Israel mengklaim perubahan semacam itu akan membatasi jangkauan Mahkamah Agung dan justru memulihkan keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan antara para anggota parlemen dan otoritas peradilan.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.