Minggu, 26 Maret 2023 – 12:21 WIB

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak memberikan informasi setengah-setengah terkait transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

KPK mengatakan Mahfud lebih baik bekerja secara substansial sebagai pemerintah menyelesaikan beberapa undang-undang untuk memaksimalkan kinerja pemberantasan korupsi.

“Sebagai seorang Menko Polhukam, Prof Mahfud ini lebih pas kalau aktif menyuarakan atau support terhadap ditetapkannya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Minggu (26/3).

Selain itu, Nawawi menilai Mahfud dapat mendorong penyempurnaan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) lewat pencantuman ketentuan illicit enrichment atau memperkaya diri sendiri sebagai delik korupsi.

Mahfud dapat melakukan langkah-langkah lainnya untuk mempertajam upaya pemberantasan korupsi alih-alih memberikan info yang tidak lengkap.

“Ketimbang hanya seperti juru bicara menyampaikan adanya informasi setengah-setengah yang diperolehnya,” tutur Nawawi.

Terkini, Mahfud menyatakan kesiapannya hadir dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR soal transaksi mencurigakan di Kemenkeu senilai Rp 349 triliun.

Mahfud menyebut raker itu menjadi kesempatan baginya untuk menguji logika dengan DPR terkait transaksi janggal di Kemenkeu tersebut. (tan/jpnn)

KPK menilai Mahfud MD lebih baik bekerja secara substansial sebagai pemerintah menyelesaikan undang-undang untuk memaksimalkan kinerja pemberantasan korupsi.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

-