Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, beraudiensi ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika, Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 

Kedatangan tiga pimpinan Bawaslu Langkat masing-masing Ketua Bawaslu Husni Laili, anggota Juliadi dan anggota Riono Hardiman turut serta Panwaslu Kecamatan Hinai. Kedatangan mereka disambut Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas II-A, Narkotika, Alexander Lisman Putra. Kedatangan pimpinan Bawaslu tersebut untuk memastikan warga binaan dapat menyalurkan hak suaranya pada pemilu serentak 2024 mendatang. Sementara itu dijelaskan pihak lapas bahwa, warga binaan di lapas tersebut lebih dari seribu orang dan rata-rata tidak memiliki identitas.

"Kedatangan kami untuk berkoordinasi terkait dengan identifikasi potensi lokasi khusus dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih dilokasi khusus pemilu, kami juga akan melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta memastikan para warga binaan dapat menyalurkan hak suara di lapas ini," kata Riono seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Sabtu (25/3). 

Kemudian ditemukan  banyak warga binaan di lapas tersebut tidak memiliki identitas berupa KTP. Sehingga sulit untuk klasipikasi asal kependudukan mereka karena hal itu penting untuk penentuan pemilih berasal darimana. Karena penghuni lapas tidak seluruhnya warga Kabupaten Langkat.

Meski demikian pihak lapas akan meng update data dan berkoordinasi dengan pihak KPU Langkat, Bawaslu Langkat dan Disdukcapil Kabupaten Langkat terkait dengan identitas para warga binaan di lapas tersebut. "Bawaslu akan terus berkoordinasi terkait data pemilih di lapas tersebut," ujar Riono 

Selanjutnya disebutkan Riono, bahwa warga binaan di lapas tersebut bersifat dinamis artinya jumlah penghuni bisa bertambah bisa berkurang misalnya dengan adanya perpindahan lapas, atau bebas, dan bisa saja bertambah penghuni baru, "Tapi kemungkinan besar kalau dilihat dari jumlah warga binaan, bisa empat TPS khusus di lapas ini," terangnya.