Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla (JK) menegaskan, menjelang pesta demokrasi pemilu 2024 jangan sampai calon pemimpin atau dewan memanfaatkan masjid sebagai panggung politik.

"Masjid sudah putuskan tidak boleh dipakai kampanye. Karena coba bayangkan jika kampanye pemilu legislatif ada 24 partai dan semuanya minta kampanye di masjid bisa berkelahi ummat," kata JK sapaan akrabnya kepada Media Indonesia di Kantor DMI, Jakarta, Jumat (24/3).

Jika masjid digunakan sebagai panggung politik pemilu, maka bisa berdampak memecah belah ummat karena berbeda pilihan.

Baca juga: JK Ajak Masyarakat Tingkatkan Kemakmuran Masjid

"Kalau ada calon presiden 10 orang dan masing-masing minta kampanye di masjid bisa berpecah belah masjid itu maka tidak boleh sama sekali tidak boleh berkampanye di masjid," tegasnya.

Namun, lanjut JK, jika calon pemimpin atau dewan ingin sholat di masjid maka itu wajib tetapi datang hanya untuk ibadah tidak boleh berbicara atau berkampanye.

"Tapi jika calon presiden, gubernur, bupati, atau calon anggota DPR ingin shalat di masjid itu wajib, tidak boleh di larang karena itu wajib. Tapi datang (ke masjid) tidak boleh bicara kampanye," pungkasnya.

(Z-9)